Kampar, (Antarariau.com) - Pemerintah Kabupaten Kampar, TNI-KAPOLRI, Forkopinda, KPUD, Tokoh Masyarakat, Alim Ulama dan LSM Se-kabupaten Kampar membentuk forum Pilkada Damai 2017.
Secara ekonomis biaya Pilkada memerlukan biaya yang tinggi, tercurah hingga 44 Miliar sekolah hingga bisa membangun 4 unit bangunan sekolah, oleh sebab itu dengan biaya yang tinggi jangan sampai pelaksanaan Pilkada menjadi terganggu akibat tidak terjaga ya keamanan dan ketentraman Pilkada, forum yang dibentuk ini adalah diluar dari lembaga yang mengatur Pilkada, dan ini merupakan sesuatu yang tidak melanggar peraturan yang ada.
"Forum ini merupakan salah satu buah pikiran dari Kapolres Kampar dalam mensiasati keamanan dan kenyamanan proses Pilkada mendatang," demikian dikatakan Asisten Pemerintah Sekdakab Kampar Ahmad Yuzar, digedung Serba guna Polres Kampar, Senin (17/10).
Kita ingin damai, kita ingin proses Pilkada berjalan lancar, forum ini merupakan salah satu komitmen antara Pemerintah Daerah, TNI dan Polri dalam menciptakan Pilkada damai dan nyaman bagi masyarakat Kabupaten Kampar tegas Ahmad Yuzar.
Ahmad Yuzar dalam sambutannya mengatakan Kita semua tentu berharap pelaksanaan pilkada untuk memilih pasangan Bupati dan wakil bupati bulan Februari mendatang semoga bisa berjalan aman, kondusif dan lancar tanpa ada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Terselenggaranya pilkada yang aman, kondusif dan lancar ini menjadi komitmen bersama, pemerintah daerah, TNI/Polri, masyarakat dan seluruh stake holders terkait. Kesuksesan dalam penyelenggara pilkada Kabupaten Kampar bisa menjadi barometer bagi daerah lain yang akan melaksanakan pilkada serupa. Banyaknya gangguan dan hambatan tentunya akan bisa mempengaruhi kualitas pilkada tersebut.
Dalam pengamanan pilkada juga perlu dibangun sinergisitas antara Polri/TNI. Sinergisitas ini tentu sangat penting sebagai upaya untuk saling membantu, menguatkan dan mendukung pelaksanaan tugas pengamanan pilkada. Sinergisitas ini bisa dimulai dari lini yang berkaitan langsung dengan masyarakat seperti polisi Babimkamtibmas (bintara pembina dan keamanan ketertiban masyarakat) dan Babinsa (bintara pembina desa). Sinergisitas ini juga bisa ditindaklanjuti para pemimpin kesatuan secara berjenjang untuk mewujudkan komitmen yang dibangunnya bersama Polri dan TNI.
Kapolres Kampar AKBP Edi Sumardi Priadinata menyampaikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah telah menyetujui Pilkada serentak akan dilalaksanakan Bulan Februari nanti, selain itu Pilkada serentak memiliki potensi konflik antara masa mendukung antara pendukung lainnya, banyak faktor menyebabkan diantaranya kurang puas pendukung terhadap hasil Pilkada.
Hal ini menuntut kita sebagai salah satu stake holder harus memiliki komitmen cipta kondisi, salah satu upaya menciptakan cipta kondisi diantara merangkai Silahturahmi dan memikirkan bersama supaya cipta kondisi ini tercapai. Ada beberapa hal yang paling penting untuk mencapai cipta kondisi itu adalah 4 pilar diantaranya pertama pilar utama tingkat dasar, dimulai dari kepala desa, Babinsa, Aparatur desa, tingkatkan Tengah Camat adanya, Kapolsek, LSM dan Tingkat atas adalah Bupati, Kapolres, Dandim.
Empat pilar merupakan elemen penting dalam terciptanya cipta kondisi, untuk mengurangi fanatisme berlebihan antara pendukung. Pihak Polres Kampar telah jauh hari berusaha menciptakan cinta kondisi serta memelihara situasi cipta kondisi tetap terjaga.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara kemanan di dalam negeri sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara siap mewujudkan pilkada yang aman, kondusif dan lancar. Bahkan seperti pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu pemilihan presiden, Polri juga akan terlibat aktif dalam pengamanan pilkada serentak tersebut.
Dandim 0313/KPR Letkol Kav. Yudi Prasetio dalam sambutannya mengatakan pihak TNI dan Polres bersama acara ini ingin menyampaikan telah terbentuknya forum Pilkada Damai yang ditopang dengan empat pilar. Beberapa elemen pendukung diantara netralitas dan kejujuran, menciptakan suasana damai antara pemenang Pilkada dan yang kalah dan mengurangi eforia berlebihan dan menangkal tindakan anarkis.
Seluruh Forum Pilkada damai harus selalu beesinergitas dengan cara selalu mengutamakan undang-undang, keterpaduan komunitas intelijen antara TNI dan Polri, serta selalu berpedoman dengan batasan yang berlaku ungkapnya.
Diharapkan membina selalu forum ini dari mulai kampanye hingga dilantiknya calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kampar, hingga akhir dari pesta demokrasi tetap berjalan aman dan kondusif. Unsur TNI juga melibatkan personil dari Kabupaten Rokan Hulu dan Babinsa didesa, serta persiapan satuan petugas yang selalu siap bergerak.
Dalam pembentukan forum Pilkada Damai dihadiri oleh Ketua pengadilan Negeri Bangkinang M. Arif, Ketua Kejari Rosmiaty, Ketua DPRD Kabupaten Kampar A. Fikri serta Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh agama, alim ulama. (Adv)
