Gubri Diskusi Dengan Sejumlah Pihak Terkait Pembangunan Tugu Anti Korupsi

id gubri diskusi dengan sejumlah pihak terkait pembangunan tugu anti korupsi

Gubri Diskusi Dengan Sejumlah Pihak Terkait Pembangunan Tugu Anti Korupsi

Pekanbaru (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau selaku tuan rumah peringatan Hari Antikorupsi Internasional 2016 berencana membangun tugu atau monumen antikorupsi.

"Saya sudah berdiskusi dengan komunitas, mendengar usulan apakah akan dibangun sebuah tugu atau monumen antikorupsi atau sebuah tempat orasi. Pemprov akan ikuti usulan dari komunitas," kata Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman di Pekanbaru, Kamis.

Andi Rachman, sapaan akrab gubernur, mengatakan teknis pembangunan tugu itu telah dikoordinasikan dengan Dinas Cipta Karya Riau.

"Saya sudah minta pak Dwi (Kepala Dinas Cipta Karya) untuk segera menyelesaikan. Namun belum diputuskan apakah akan dibangun tugu," sebut Andi.

Pemerintah Provinsi Riau mengajukan usulan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar dapat menjadi tuan rumah peringatan Hari Antikorupsi Internasional, 7 Desember 2016.

Usulan tersebut telah diterima KPK dengan menetapkanan Bumi Lancang Kuning itu sebagai penyelengara peringatan tersebut.

Andi Rachman menegaskan, peringatan Hari Antikorupsi Internasional menjadi momentum sangat penting bagi kawasan itu dalam perbaikan penyelenggaraan birokrasi bebas dari praktik korupsi.

"Agenda acaranya sudah diterima akan dirumuskan lebih lanjut bersama-sama. Harapan kita tidak sekadar seremonial, namun manfaat untuk jangka panjang akan ada perbaikan sistem penyelenggaran negara, swasta dan juga masyarakat terhadap budaya antikorupsi," sebut Andi Rachman.

Dalam serangkaian kegiatan, kata dia, akan ada pengenalan budaya antikorupsi sejak dini yang melibatkan pelajar dari tingkatan pendidikan usia dini (PAUD) sampai ke universitas, pelaku usaha, organisasi masyarakat, serta instansi pemerintahan.

"Acara ini terselenggara bersamaan dengan Hari Rembuk Integritas Nasional," tutur Andi.

Saat ini, Riau menjadi salah satu provinsi yang masuk dalam pengawasan intensif dari KPK. Upaya pencegahan dilakukan diberbagai sektor yang rawan terjadinya praktik korupsi mengingat kawasan setempat merupakan penghasil migas dan perkebunan terbesar.

Oleh: Diana Syafni