Pekanbaru, (Antarariau.com) - Panitia Khusus (Pansus) Monitoring dan Perizinan lahan DPRD Riau akan melaporkan kasus kelebihan izin lahan perusahaan yang merugikan negara hingga Rp104 triliun ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada April mendatang, karena tidak ada tindak lanjut penegak hukum setempat.
"Hasil monitoring dan evaluasi izin perusahaan sudah dilaporkan secara resmi pada penegak hukum. Namun, kelanjutan kasus tersebut tidak ada kemajuan sejak diserahkan pada mereka, rencananya akan dilaporkan Pansus DPRD Riau ke KPK," ujar Ketua Pansus Monitoring dan Lahan, Suhardiman Amby, Pekanbaru, Selasa.
Lebih lanjut ucapnya, terungkapnya persoalan tersebut sejak terbentuknya Pansus monitoring dan evaluasi perizinan HGU, IU-Perkebunan, HTI, HPHTI, HPH, Izin Usaha Pertambangan, Izin Industri, Izin Lingkungan (Amdal, UPL-UKL) pada (9/3) lalu.
"Setelah selesainya tugas Pansus, pada Januari 2016, ditemukan kelebihan lahan tanaman seluas 301 ribu hektar yang dilakukan oleh 600 perusahaan di Riau berskala besar dan kecil," ucapnya.
com Kemudian temuan itu, dilaporkan Pansus DPRD Riau ke Polda Riau, Kejaksaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan dan Balai Lingkungan Hidup untuk ditindak lanjuti. Laporan itu, hasil putusan pimpinan DPRD Riau Nomor 33/KPTS/DPRD/2015.
"Setiap perusahaan yang sudah dimonotoring mempunyai kelebihan penggunaan lahan diluar izin rata-rata lebih 3 ribu hingga 4 ribu hektare, kemudian juga perambahan kawasan hutan, pencemaran lingkungan dan masalah pajak," ungkapnya.
Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi Riau ini menuturkan, akan tetap memantau dan menindak lanjuti kasus tersebut karena telah merugikan negara.
"Kita ingin kasus itu segera tuntas secepatnya. Karena perusahaan telah merugikan negara," ucapnya.
Politisi ini berharap, KPK nantinya bisa memproses perusahaan tersebut, sehingga mereka dapat mengembalikan kerugian negara dan mengembalikan lahan agar bisa dijadikan sebagai kawasan hutan.
"Mudahan persoalan ini selesai segera," tutupnya. (Nella Marni)
Berita Lainnya
Merasa Laporannya Tak Ditindaklanjuti, Korban Curas Keluhkan Kinerja Polisi
20 October 2017 20:20 WIB
Wako Pekanbaru Tak Tahu Ada Movie Box, Nanti Akan Ditindaklanjuti
06 January 2016 19:20 WIB
Anggota DPR desak pemerintah dan penegak hukum implementasikan UU perlindungan anak
04 January 2023 14:08 WIB
Menteri dorong komitmen penegak hukum di Riau beri keadilan korban kekerasan
12 November 2022 5:50 WIB
Sukseskan pemilu 2024, Bawaslu Meranti mulai bangun sinergitas bersama aparat penegak hukum
11 June 2022 17:22 WIB
Anggota DPR: Penangkapan hakim pengguna sabu memalukan institusi penegak hukum
25 May 2022 15:22 WIB
Penegak hukum diharapkan ungkap pelaku lain dugaan kasus korupsi CPO akibatkan langkanya minyak goreng
24 April 2022 15:33 WIB
FISIP UI harap penegak hukum tangani kasus pengeroyokan dosen Ade Armando
14 April 2022 9:41 WIB