Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau menetapkan sembilan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,serta mengurangi kemiskinan, membuka peluang pekerjaan dan pemantapan aparatur di Riau.
"Dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan sembilan misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau 2014-2019," ujar Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, di DPRD Riau, Senin.
Lebih lanjut, sembilan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut diantaranya meningkatkan pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, menurunkan kemiskinan, serta mewujudkan pemerintahan yang handal dan terpercaya serta pemantapan kehidupan politik.
Misi selanjutnya, pembangunan masyarakat ang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa, memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan, serta meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pariwisata dan meningkatkan peran swasta dalam pembangunan.
"Untuk melaksanakan sembilan misi daerah tersebut Pemprov Riau telah mengalokasikan anggaran secara proporsional yang dikelola sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah dari tahap pendapatan, belanja dan pembiayaan," ucapnya saat penyampaian LKPJ 2015.
Kemudian, Pemprov Riau dalam mengelola pendapatan berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Dana Perimbangan yag berasal dari Pemerintah Pusat.
"Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2015 yang terdiri dari PAD, Dana Perimbangan, dan lain lain. Pendapatan daerah yang sah hanya dapat direalisasikan sebesar Rp6,9 triliun dari target sebesar Rp7,4 triliun atau 93,27 persen," katanya.
Ucapnya lagi, PAD menunjukkan hasil peningkatan dengan realisasi sebesar Rp3,47 triliun dari target sebesar Rp3,40 triliun atau 102,03 persen. Namun, pendapatan daerah dari Dana Perimbangan hanya diperoleh sebesar Rp2,54 triliun dari target sebesar Rp3,12 triliun atau 81,48 persen. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dapat direalisasikan sebesar Rp883 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp871 miliar atau 101,36 persen.
"Pendapatan daerah yang menurun pada tahun 2015 tersebut, terjadi pada pendapatan daerah dari Dana Perimbangan yang tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena kurang salur dana bagi hasil Migas dari Pemerintahan Pusat kepada Provinsi Riau," tuturnya.(Nella Marni)
Sampaikan LKPJ 2015, Plt Gubri Ingatkan 9 Misi Pembangunannya
