Pekanbaru, (Antarariau.com) - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan DPRD Riau atas pembayaran eskalasi hanya boleh dilakukan sebanyak 10 persen dari total nilai proyek.
"Kita juga harus melihat kembali PP 70, bahwa pembayaran hutang eskalasi itu diperbolehkan tidak melebihi 10 persen dari nilai proyek," tegas Koordinator FITRA Riau, Usman, Pekanbaru, Selasa.
Menurutnya, selama ini total eskalasi dari keseluruhan proyek yang dibayar Pemprov Riau belum pernah diungkap kepada publik. Yang diungkapkan hanya biaya eskalasi atas rincian sejumlah proyek.
"Padahal itu adalah hak masyarakat mengetahuinya," ujar Usman mengingatkan.
Sebelumnya, pengalokasian dana eskalasi Rp 220 Miliar yang dimasukan Pemprov Riau ke dalam APBDP Riau 2015 lalu. Sedangkan legislatif DPRD Riau menyebut tidak pernah menyetujui pembayaran anggaran tersebut untuk dimasukkan dalam APBDP.
Kemudian ucapnya, jika dibandingkan dengan kasus Tipikor anggaran APBDP Riau 2014 dan APBD Riau 2015 yang menjerat Gubernur Riau Non Aktif Annas Maamun, terjadinya penganggaran dana eskalasi hampir mirip.
"Alokasi anggaran ini masuk setelah pembahasan APBDP Riau 2015 selesai dilakukan legislatif, DPRD Riau. Berarti sistem perencanaan keuangan kita masih sarat dengan kepentingan, dan cendrung korup," ulasnya.
Sampai saat ini FITRA Riau masih melakukan pencarian dokumen-dokumen penganggaran dana eskalasi tersebut. Ini dilakukan guna menindaklanjuti proses penganggarannya yang dinilai tidak melalui mekanisme yang seharusnya.
"Saya juga belum bisa pastikan apa yang menjadi dasar Mendagri memberikan persetujuan pmbayaran eskalasi tersebut. Yang jelas, eskalasi itu tidak diketahui oleh Banggar DPRD Riau, dan telah menabrak PP 70, teman-teman saat ini sedang mentrack dalam dokumen," tutupnya.
Fenomena pembayaran hutang eskalasi oleh Pemerintah Provinsi Riau yang dimasukkan dalam APBD Perubahan masih menjadi perbincangan hangat antara pihak Pemprov dan DPRD Provinsi Riau.
Dari pihak Pemprov siap memenuhi panggilan dan memperlihatkan bukti-bukti pihak DPRD menyetujuinya. Sedangkan pihak DPRD Riau juga akan terus menyelidiki kasus tersebut, bahkan mereka sudah mengusung pengusulan Hak Angket.
Oleh Nella Marni
Berita Lainnya
FITRA: Potensi realokasi anggaran Pemprov Riau antisipasi COVID-19 capai Rp356 miliar
30 March 2020 14:21 WIB
Fitra Minta Pemprov Riau Terbuka Soal Pengelolaan Blok Rokan
31 July 2018 19:25 WIB
FITRA Sarankan Sisa Dana Anggaran Pemprov Riau Untuk Bantu Desa
05 October 2016 19:01 WIB
Fitra: Pemprov Riau Kebiri Anggaran Pencegahan Karhutla
28 September 2016 23:43 WIB
Pembiayaan gadai emas lebih murah di BRK Syariah, ujrahnya hanya Rp.6.000 per gram
17 April 2024 12:23 WIB
Tidak hanya saat mudik, cek pelumas juga wajib dilakukan saat akan balik
13 April 2024 12:55 WIB
Menkeu Sri Mulyani sebut anggaran perlindungan sosial bukan hanya lewat Kemensos
25 March 2024 12:10 WIB
Dokter: Kenali tanda rambut menua, tidak hanya beruban
21 March 2024 14:30 WIB