Pekanbaru (Antarariau.com) - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menyarankan agar pemerintah provinsi setempat melakukan realokasi anggaran belanja tahun ini, yang diprediksi tidak terpakai dan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran sekitar Rp3 triliun lebih untuk dialihkan ke bantuan desa.
"Melihat dari penyerapan belanja langsung Satuan Kerja Peringkat Daerah yang tidak terealisasi secara maksimal, maka harus direalokasikan menjadi bantuan keuangan pemerintah desa. Itu guna untuk percepatan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa," kata Koordinator Fitra Riau, Usman di Pekanbaru, Rabu.
Terlebih lagi pada belanja langsung item bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa, turun dari Rp1,58 triliun menjadi Rp1,41 triliun atau sebesar Rp166,8 miliar atau 10,6 persen. Selain itu, bantuan keuangan kepada desa sebesar Rp500 juta/desa sebagaimana dianggarakan pada APBD 2015 dihilangkan pada APBD tahun 2016 ini.
Pada tahun ini diprediksi Fitra serapan anggaran sekitar 67 persen sampai akhir tahun 2016 atau sebesar Rp6,94 triliun dari total belanja daerah Rp10,36 triliun setelah perubahan. APBD 2016 sendiri sebelumnya direncanakan sebesar 10,9 triliun, namun turun 6 persen menjadi Rp10,3 triliun setelah perubahan.
Dia mengatakan prediksi tersebut dihitung berdasarkan realisasi kegiatan yang sedang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kegiatan yang telah dilelang. Khusus belanja modal dan barang jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Riau terlihat kegiatan yang telah dilelang sampai periode 30 September 2016 yaitu sebesar Rp1,55 triliun atau 31,2 persen dari total belanja langsung sebesar Rp4,96 triliun.
Atas dasar itu, dapat diperkirakan sampai akhir tahun 2016 potensi penyerapan anggaran pada belanja langsung sebesar 50 persen, atau sebesar Rp. 2,48 triliun. Angka prediksi 50 persen tersebut terdiri dari 31,2 persen yang telah dilelang dan 18,8 persen atau sebesar Rp932,4 miliar diprediksikan untuk belanja kegiatan periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2016.
Kemudian pada penyerapan anggaran belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga diprediksikan akan terserap hanya 83 persen atau Rp4,47 triliun. Itu dari total belanja tidak langsung sebesar Rp5,39 triliun setelah perubahan APBD tahun 2016.
"Total belanja Pemprov tahun 2016 Rp10,36 triliun tersebut 40 persen dari total belanja seluruh kabupaten/kota se-Riau sebesar Rp26,78 triliun. Oleh karna itu, pemprov harus mengalokasikan dan memperbesar bantuan keuangan terhadap desa guna untuk mempercepat penyerapan anggaran sampai akhir tahun 2016," sebutnya.
