Pekanbaru (ANTARA) - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menilai bahwa potensi anggaran Pemerintah Provinsi Riau dalam menghadapi wabah Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 mencapai Rp356,1 miliar. Jumlah itu empat kali lipat dari yang telah dicadangkan saat ini sebesar Rp80 miliar.
“Melalui telaah dokumen APBD Provinsi Riau tahun 2020 yang dilakukan Fitra Riau, terdapat Rp356,1 miliar anggaran yang bisa direalokasikan untuk penanganan wabah ini,” kata Koordinator Fitra Riau Triono Hadi kepada ANTARA di Pekanbaru, Senin.
Pemerintah Provinsi Riau sebelumnya menyatakan telah mengalokasikan Rp80 miliar untuk penanganan wabah virus corona. Anggaran itu berasal dari pergeseran sejumlah pos kegiatan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Anggaran sebesar Rp80 miliar itu nantinya digunakan untuk pengadaan alat kesehatan (alkes) serta peningkatan sarana maupun prasarana dalam penanganan Covid-19 di Riau.
Akan tetapi, Triono menjelaskan jika Penyediaan anggaran Covid-19 melalui realokasi anggaran dan refocusing kegiatan sesuai instruksi Presiden melalui Inpres nomor 4 tahun 2020 di Riau seharusnya lebih besar dari angka di atas yakni Rp356,1 miliar.
Ia menjabarkan anggaran tersebut sebagian berasal dari kegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang tidak prioritas utama dan dapat ditunda. “Sebagian lagi berasal dari pengurangan anggaran operasional pemerintah daerah dan belanja rutin yang tidak wajar,” ujarnya.
Dia merincikan, realokasi anggaran tersebut terdiri dari realokasi total atau 100 persen dari anggaran pembelian kendaraan dinas pimpinan DPRD sebesar Rp10,4 miliar. Selanjutnya pembangunan gedung kantor termasuk untuk pembangunan gedung Komando Resor Militer 031 Wirabima sebesar Rp87,8 miliar, anggaran perjalanan dinas keluar negeri Rp16,5 miliar,k egiatan konsultasi dan biaya pengurusan kunjungan ke LN bagi DPRD sebesar Rp1,3 miliar.
Selain itu, lanjutya, anggaran tunjangan perumahan khusus bagi pimpinan DPRD sebesar Rp1 miliar juga bisa direalokasikan untuk mengatasi wabah Covid-19 karena dia mengatakan anggaran ini bertentangan dengan ketentuan karena pimpinan DPRD seluruhnya disediakan rumah dinas khusus oleh pemerintah daerah.
Rencana belanja lainnya yang harus di realokasi yaitu belanja operasinal dengan pengurangan seperti anggaran perjalanan Dinas dalam dan luar daerah sebesar Rp107 miliar dan program dan kegiatan rutin aparatur sebesar Rp131,7 miliar.
“Gubernur Riau harus berani melakukan realokasi anggaran-anggaran tersebut untuk dicanangkan sebagai anggaran COVID 19. Penanganan cepat dengan program-program yang terukur yang dukungan pendanaan yang memadai sangat penting demi keselamatan masyarakat,” tuturnya.
Fitra mencatat anggaran itu akan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan pencegahan, penanganan dan yang paling utama pengendalian dampak sosial dan ekonomi kepada masyarakat yang rentan.
“Saya juga melihat bahwa pemerintah kabupaten kota juga harus berani melakukan hal yang sama. Kita dorong semuanya untuk focus mengatasi corona disbanding menganggarkan kegiatan yang tidak tepat. Namun dengan catatan bahwa semuanya harus dilakukan sesuai regulasi,” ujarnya.
Baca juga: Jumlah ODP di Riau melonjak tembus 10.000 seiring pulangnya TKI dari Malaysia
Baca juga: ODP di Bengkalis bertambah, 195 TKI masuk pelabuhan BSL Bengkalis
Baca juga: Gubernur Riau minta peserta tablig akbar di Malaysia segera melapor, begini caranya
FITRA: Potensi realokasi anggaran Pemprov Riau antisipasi COVID-19 capai Rp356 miliar
Petugas medis mengukur tekanan darah seorang penumpang kapal dari Kepulauan Riau yang mengalami keluhan demam setibanya di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Dumai di Dumai, Riau, Minggu (29/3/2020). ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/foc.
