Gubernur: Presiden Batal Hadiri Kongres HMI Pekanbaru
Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pelaksana tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal menghadiri dan sekaligus membuka Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke-XIX di Kota Pekanbaru akhir pekan ini.
"Bapak Presiden tidak jadi datang untuk membuka. Akan tetapi, diwakilkan oleh Bapak Wapres (Wakil Presiden) Jusuf Kalla," tegasnya di Pekanbaru, Jumat.
Pihaknya, kata Arsyadjuliandi, telah menggelar rapat persiapan dalam penyambutan orang nomor dua di Indonesia yang dijadwal membuka Kongres HMI ke-XXIX di Pekanbaru selama lima hari atau dimulai dari tanggal 22 sampai 26 November 2015.
Meski Wapres Jusuf Kalla dipastikan menghadiri acara pembukaan kogres, tapi kehadirannya tidak akan berlangsung lama di ibu kota Provinsi Riau karena kesibukanya.
Kemungkinan, Jusuf Kala yang biasa disingkat dengan JK hanya akan membuka acara kongres. "Setelah membuka, beliau (JK) langsung balik ke Jakarta karena banyak kesibukan," jelasnya.
Arsyadjuliandi, sebagai kepala daerah Provinsi Riau sangat mendukung terlaksananya Kongres HMI, namun dia mewanti-wanti agar perhelatan tersebut tidak menimbulkan permasalahan baru secara nasional.
"Dari jauh hari kita tekankan kepada adik-adik HMI, jangan sampai ada masalah baru yang muncul selama pelaksanaan kongres nanti," katanya.
Ia telah meminta dukungan kepada semua pihak terutama forum komunikasi pimpinan daerah untuk menjaga kondusifitas, agar selama acara Kongres HMI dapat berjalan dengan baik.
"Ini kan juga membawa nama baik Riau di tingkat nasional. Jadi, tolong di jaga nama baik Riau itu baik sebelum, selama atau setelah acara kogres," paparnya.
Pelaksanaan Kongres HMI ke-XXIX di Pekanbaru telah disetetujui Pemprov Riau dan DPRD Riau untuk mendapatkan dana bantuan hibah sebesar Rp3 miliar dari yang diajukan sebesar Rp5,3 miliar.
Rincian pengeluaran acara kongres salah satu organisasi mahasiswa se-Indonesia terdiri dari biaya akomodasi Rp1,2 miliar, transportasi Rp983 juta, perlengkapan Rp828 juta dan keamanan Rp220 juta.
Lalu biaya penampilan seni budaya Rp144,5 juta, acara Rp392 juta, administrasi kesekretariatan Rp853 juta, dokumentasi Rp37 juta, operasional panitia dan pimpinan sidang serta tamu undangan Rp465 juta dan publikasi sebesar Rp200 juta.
Usman, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menyatakan anggaran berasal dari dana bantuan sosial tersebut sangat tidak wajar disalurkan untuk seukuran organisasi mahasiswa.
"Anggaran daerah sebanyak itu dan hanya untuk organisasi mahasiswa sangat gila dan tidak wajar," kata dia.
