Gairahkan Sektor Properti Penuhi Kebutuhan Rumah
Sambungan dari hal 1 ...
Siklus Baru
Ali Tranghanda juga mengingatkan bahwa pasar properti sedang memasuki fase siklus baru karena perlambatan penjualan perumahan yang terjadi pada saat ini diyakini pada masa mendatang bakal melonjak kembali.
"Kondisi ini merupakan sebuah siklus alamiah pasar properti yang harus dilalui, dan pengembang tidak perlu manja. Karena pasar properti akan memasuki fase baru siklus properti," kata Ali dan mengakui, perlambatan pasar properti memang dirasakan sejak memasuki awal tahun 2015.
Perlambatan itu, ujar dia, telah coba diprediksi dirinya dengan mengatakan pasar properti akan mulai bangkit tahun 2009 hingga mencapai puncaknya pada 2013.
Kemudian, setelah memang terjadi puncak pasar properti, diprediksi kembali bakal terjadi perlambatan pada tahun 2014 yang ternyata benar terasa sampai kini.
"Dan kenyataannya saat ini pasar properti memang berada di titik terendah," katanya dan menambahkan, hal ini juga terkait dengan kondisi perekonomian Indonesia yang belum pulih.
Namun, ia mengingatkan bahwa harus dibedakan jatuhnya perekonomian karena fundamental yang lemah dengan melemahnya perekonomian karena belanja negara yang sangat besar.
Pemerintah saat ini, menurut Ali, berpikir jangka panjang dan tidak hanya melihat sebagai periode pemilu lima tahunan karena dampak infrastruktur akan sangat menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi negara dalam jangka panjang.
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) meyakini sektor properti dan otomotif akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi ke depannya terutama pada semester II-2015, seiring dengan realisasi proyek infrastruktur pemerintah dan meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah.
Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Yati Kurniati mengatakan, sektor properti dan otomotif akan menjadi motor penggerak laju pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor lainnya.
"Kalau sektor properti bisa tumbuh, maka sektor-sektor terkait akan turut tumbuh karena pertumbuhan kelas menengah relatif besar dan semakin meningkat," ujar Yati di Jakarta, Kamis (6/8).
Yati menuturkan, untuk mendorong pertumbuhan sektor properti dan otomotif sendiri, bank sentral telah melakukan kebijakan penyesuaian LTV. "Kebijakan pelonggaran LTV (loan to value) diperkirakan akan mendorong pertumbuhan di sektor properti dan otomotif," katanya.
Menurut Yati, sejauh ini peran pembiayaan dari perbankan masih penting bagi pertumbuhan sektor properti dan otomotif di tengah tekanan ekonomi global dan domestik. "Meski ada pengembang properti yang bergantung pada penerbitan bonds dan pinjaman luar negeri," ujarnya.
174 Industri
Pemerintah sendiri mengakui memang sedang berupaya menggairahkan sektor properti, antara lain dengan program Sejutar Rumah yang menjadi andalan Presiden Joko Widodo.
"Pengembangan sektor properti merupakan lokomotif pembangunan ekonomi di sebuah negara. Banyak industri berkembang karena ikut serta mendukung sektor properti," kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin.
Menurut Syarif Burhanuddin, dalam pembangunan rumah baik yang dilakukan pemerintah, pengembang, maupun masyarakat dinilai setidaknya dapat mendorong kemajuan sekitar 174 bidang industri di dalamnya sebagai hasil dari industri ikutan.
Dia menjabarkan, bukan hanya industri dari sisi penyediaan material bangunan saja, melainkan juga mampu membuka lapangan kerja baik pada masa sebelum hingga sesudah pembangunan rumah.
"Kalau kita membangun rumah paling tidak berdasarkan kajian dari UI setidaknya ada sekitar 174 industri ikutan di dalamnya. Jadi bicara pembangunan rumah kita bukan bicara tentang industri semen, besi, cat, batu bata dan material bangunan lain, tapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas," kata Syarif.
Apabila satu keluarga akan menempati rumah yang baru selesai dibangun, lanjutnya, maka barang yang akan dibeli juga beragam perabot rumah tangga antara lain barang pecah belah seperti piring, gelas, sendok dan tempat sampah, yang juga merupakan hasil produk industri baik industri skala kecil, skala besar dan industri rumah tangga.
Semakin meningkatnya industri ikutan pada pembangunan rumah masyarakat, ujar Dirjen Penyediaan Perumahan, nantinya dinilai juga akan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa.
Sebelumnya, masalah sektor perumahan dengan masih banyaknya penduduk yang tidak memiliki rumah sendiri dinilai terkait dengan daya beli masyarakat yang tidak memadai dalam menjangkau harga perumahan yang ada di berbagai daerah.
"Masalah yang mendasar di perumahan saat ini adalah "housing affordability" (keterjangkauan harga perumahan)," kata Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus.
Maurin mengungkapkan, dari hasil kajian Bank Dunia, ditemukan bahwa hanya sekitar 20 persen penduduk di perkotaan yang dapat menjangkau harga rumah di pasaran.
Sedangkan sebanyak 40 persen rumah tangga yang ada di berbagai daerah di Indonesia, lanjutnya, menurut kajian yang sama juga tidak dapat menjangkau rumah dengan harga dasar.
Untuk itu, ujar dia, telah menjadi kewajiban dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna mewujudkan hak warga negara atas standar hidup yang layak, termasuk kebutuhan akan perumahan.
Sejumlah program yang telah digulirkan pemerintah untuk tahun 2015 ini antara lain adalah Kredit Pemilikan Rumah dengan menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) sebesar Rp9,2 triliun, Selisih Suku Bunga (SSB) sebesar Rp2 triliun, dan Bantuan Uang Muka (BUM) sebesar Rp1,2 triliun.
"Anggaran ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tahun berjalan, tahun 2015 yang hanya sebesar Rp5,1 triliun. Walaupun anggaran ini telah habis terserap per Juli 2015, namun hingga akhir tahun, pemerintah masih menyediakan SSB untuk 300 ribu unit rumah," paparnya.
Ia juga memohon kepada pengembang di daerah untuk tetap membangun rumah dan jangan ragu karena pemerintah akan tetap membantu kredit perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
