Pekanbaru, (Antarariau.com) - Legislator dalam Panitia Khusus Monitoring dan Evaluasi Izin Lahan DPRD Riau sangat menyesalkan kecilnya Provisi Sumber Daya Hutan yang dikenakan kepada perusahaan kehutanan di daerah itu.
Ketua Pansus, Suhardiman Amby dalam hitungannya menyatakan bahwa PSDH yang dipungut negara dalam 1 hektare (ha) perusahaan kehutanan lebih kurang hanya Rp100 ribu. Itupun juga dibayar dalam sekali daur ulang yakni lima tahun sekali.
"Hasil produksi rata-rata 140 meter kubik dikali 5000 dapat Rp700 ribu dalam lima tahun. Dibagi per tahun kurang lebih Rp100 ribu bagian negara untuk 1 ha. Jadi kita sewakan Rp100 ribu per ha per tahun, betapa bodohnya itu," katanya di Pekanbaru, Senin.
Hal itu disampaikannya saat rapat dengar pendapat dengan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Pekanbaru. Menurut Suhardiman, petani saja menanam ubi dalam satu ha bisa didapatkan sewanya Rp2 juta setahun, namun untuk perusahaan kehutanan kenapa kecil sekali.
Perwakilan BP2HP dalam rapat itu, Miswaruddin menanggapi hal itu mengatakan bahwa kedepan dalam penetapan PSDH akan berdasarkan luasan dikalikan volume rata-rata per ha.
"Nanti akan ada penghargaan dan hukuman berdasarkan target yang ditetapkan. Kalau misalnya perusahaan tidak bisa mencapai volume itu perusahaan harus bayar dengan target yang ditetapkan," ujarnya.
Dia mengatakan bahwa saat ini luasan lahan perusahaan kehutanan di Riau adalah 1,162 juta hektare (ha). Itu setelah dikurangi 30 persen untuk infrastruktur, kawasan lindung, tanaman unggulan , dan tanaman kehidupan.
"Bedasarkan kajian dengan 20 perusahaan HTI, dari 1,162 juta ha luasan tersebut, rata-rata yang bisa ditanami tanaman pokok hanya 50 persen saja, selebihnya konflik dengan masyarakat," sebutnya.
Legislator Riau Sesalkan Murahnya PSDH Perusahaan Kehutanan
