Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pejabat Pemprov Riau menyatakan konstruksi Rumah Layak Huni (RLH) untuk warga yang dibangun sebanyak 6.604 unit pada 2015 akan berbeda-beda sesuai dengan karakteristik lingkungan setempat, sehingga polemik mengenai besarnya anggaran tidak perlu lagi dipermasalahkan.
"Untuk daerah pesisir bentuknya akan berbeda dengan daerah biasa karena bisa dibangun dengan konstruksi rumah panggung sesuai karakteristik masyarakat disana. Mungkin biayanya akan lebih murah, dan kalau pun ada kelebihan anggaran tentu akan dikembalikan ke kas daerah," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Desa (BPM Bangdes) Riau Daswanto di Pekanbaru, Rabu.
Daswanto mengatakan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau yang mempertanyakan efektivitas program RLH senilai Rp496,3 miliar karena dituding terlalu boros anggaran.
Penentuan penerima RLH di tiap desa adalah berdasarkan usulan dari musyawarah desa kemudian berjenjang dengan rekomendasi pemerintah kabupaten/kota.
Pemprov Riau memang baru bisa membangun 3-4 unit RLH per desa, karena akan dibagi merata ke 12 kabupaten/kota di Riau secara bertahap. "Kami harap program pembangunan RLH ini bisa bersinergi karena pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota sebenarnya punya program yang sama, sehingga yang RLH yang dibangun bisa lebih banyak," katanya.
Ia mengatakan, anggaran yang disediakan justru belum cukup untuk membangun RLH di 12 kabupaten/kota. Baru tujuh daerah yang dibangun lebih dulu yakni Kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Bengkalis, Pelalawan, Rokan Hilir dan Rokan Hulu.
Sedangkan, lima daerah lainnya akan dianggarkan lebih lanjut di APBD Perubahan 2015. Mengenai perhitungan biaya per unit, ia mengatakan belum bisa memastikan karena baru bisa diketahui dari analisa konsultan yang ditunjuk melalui proses lelang.
Berita Lainnya
Pertamina berencana akan olah minyak goreng bekas jadi bahan bakar pesawat
18 December 2024 15:12 WIB
Kemenekraf akan gandeng BRIN buat kebijakan berbasis penelitian
17 December 2024 16:53 WIB
Kemendagri segera akan tindaklanjuti keluhan pengadaan blanko e-KTP
17 December 2024 16:31 WIB
Perubahan iklim, salju di Puncak Jayawijaya diprediksi akan hilang 2026
16 December 2024 16:47 WIB
Studi: 92 persen pemilik kendaraan listrik EV tidak akan pernah kembali ke ICE
16 December 2024 14:48 WIB
Pemerintah akan tanggung kenaikan PPN 1 persen untuk 3 komoditas
16 December 2024 14:11 WIB
Pertumbuhan ekonomi Jerman diprediksi akan tetap lemah pada 2025
13 December 2024 17:07 WIB
Pemerintah berencana akan bangun rumah susun di lokasi kebakaran Kemayoran
12 December 2024 13:36 WIB