Pekanbaru, (Antarariau.com) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Provinsi Riau menyatakan pemasangan kamera pemantau di tiap stasiun pengisian bahan bakar umum dapat mengantisipasi penyelewengan bahan bakar minyak bersubsidi.
"CCTV akan dapat merekam konsumen yang membeli BBM bersubsidi. Jika ternyata banyak mobil mewah, ini harus ditindak tegas. Begitu juga ada mobil yang berulang kali mengisi BBM bersubsidi, ini juga harus ditelusuri, karena jangan-jangan pelaku penimbunan BBM," kata Direktur YLKI Riau Sukardi Ali Zahar kepada Antara di Pekanbaru, Senin.
PT Pertamina (Persero) Perwakilan Pemasaran Riau Sumbar sebelumnya menyatakan telah mewajibkan 140 unit stasiun pengisian bahan bakar umum di Provinsi Riau memasang kamera pemantau atau CCTV yang diarahkan pada penjualan bahan bakar minyak bersubsidi jenis biosolar.
"Kami sudah sampaikan kepada para pengusaha SPBU di Riau agar segera memasang CCTV. Jika mereka tidak memasang, akan mempengaruhi pasokan biosolar yang mereka jual," ujar Kepala Perwakilan Pertamina Pemasaran Riau Sumbar Ardyan Adhitia.
Menurut dia, pemasangan alat perekam berupa kamera elektronik yang dilekatkan pada dinding sebuah SPBU tersebut diprioritaskan bagi kendaraan pengguna BBM besubsidi jenis biosolar yang bertujuan memonitor penjulan biosolar.
Sebab muncul kehawatirkan penggunaan BBM bersubsidi biosolar dan premium yang salah dalam peruntukkan seperti untuk industri di Riau, sehingga hal tersebut dapat diketahui dari awal penyaluran BBM yang disubsidi pemerintah dari mulai tingkat SPBU.
"Kami tetap melakukan pemantauan SPBU, tapi tidak setiap saat. Melainkan kita melihat dari video rekamannya secara acak dan dalam waktu dekat kita sosialisasikan kartu kendali. Jadi otomastis kegiatan-kegiatan pelangsir itu, akan berkurang dengan sendirinya," kata dia.
Data terakhir PT Pertamina Marketing Branch Riau Sumbar dari 140 unit SPBU di Riau dengan penjulan BBM bersubsidi jenis premium sekitar 75.000 kiloliter per bulan, sedangkan BBM nonsubsidi jenis pertamax plus hanya sekitar 600 kiloliter per bulan.
Sedangkan untuk BBM bersubsidi jenis biosolar setiap bulan disalurkan sekitar 66.000 kiloliter atau lebih kecil dibanding dengan penjualan BBM nonsubsidi jenis pertamina dex yang hanya mampu menjual sekitar 200 kiloliter per bulan.
Sukardi dari YLKI menyatakan, selama ini banyak pihak yang sebenarnya tidak layak menerima BBM bersubsidi, namun tetap menggunakannya karena minimnya pengawasan di tiap SPBU yang ada di Riau khususnya Pekanbaru.
"Akibatnya banyak pemakaian BBM bersubsidi menjadi salah sasaran dan akhirnya merugikan masyarakat kecil dan pemerintah," katanya.
Dengan CCTV di tiap SPBU, menurut dia akan meminimalkan kejahatan yang dilakukan para mafia BBM.
