Pekanbaru, (Antarariau.com) - PT Pertamina (Persero) Perwakilan Pemasaran Riau Sumbar mewajibkan 140 unit stasiun pengisian bahan bakar umum di Provinsi Riau memasang kamera pemantau atau CCTV yang diarahkan pada penjualan bahan bakar minyak bersubsidi jenis biosolar.
"Kita sudah sampaikan kepada para pengusaha SPBU di Riau agar segera memasang CCTV. Jika mereka tidak memasang, akan mempengaruhi pasokan biosolar yang mereka jual," ujar Kepala Perwakilan Pertamina Pemasaran Riau Sumbar Ardyan Adhitia di Pekanbaru, Rabu.
Menurut dia, pemasangan alat perekam berupa kamera elektronik yang dilekatkan pada dinding sebuah SPBU tersebut diprioritaskan bagi kendaraan pengguna BBM besubsidi jenis biosolar yang bertujuan memonitor penjulan biosolar.
Sebab muncul kehawatirkan penggunaan BBM bersubsidi biosolar yang salah dalam peruntukkan seperti untuk industri di Riau, sehingga hal tersebut dapat diketahui dari awal penyaluran BBM yang disubsidi pemerintah dari mulai tingkat SPBU.
"Kita tetap melakukan pemantauan SPBU, tapi tidak setiap saat. Melainkan kita melihat dari video rekamannya secara acak dan dalam waktu dekat kita sosialisasikan kartu kendali. Jadi otomastis kegiatan-kegiatan pelangsir itu, akan berkurang dengan sendirinya," kata dia.
Data terakhir PT Pertamina Marketing Branch Riau Sumbar dari 140 unit SPBU di Riau dengan penjulan BBM bersubsidi jenis premium sekitar 75.000 kiloliter per bulan, sedangkan BBM nonsubsidi jenis pertamax plus hanya sekitar 600 kiloliter per bulan.
Sedangkan untuk BBM bersubsidi jenis biosolar setiap bulan disalurkan sekitar 66.000 kiloliter atau lebih kecil dibanding dengan penjualan BBM nonsubsidi jenis pertamina dex yang hanya mampu menjual sekitar 200 kiloliter per bulan.
"Kalau mereka (SPBU di Riau) tidak pasang kamera CCTV, otomatis volume biosolar yang kita salurkan akan dikurangi. Kami bekerjasama dengan pemda baik provinsi dan kabupaten/kota, Polda serta jajarannya di Riau untuk pendistribusian kartu kendali," ucap Ardyan.
Kamar Dagang dan Industri Kota Pekanbaru sebelumnya mengatakan, praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi terutama jenis biosolar masih dilakukan di Riau dengan mengambil dari SPBU baik yang berada di Kota Pekanbaru atau kebupaten/kota di provinsi tersebut bagi dunia industri.
Para pelaku yang disebut dengan mafia BBM umumnya dilindungi oleh oknum aparat atau malah oknum aparat sendiri yang terlibat di daerah tersebut dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat.
"Mafia BBM bersubsidi masih terjadi di Riau. Karena logikanya tidak masuk akal, kalau dari semua jumlah BBM bersubsidi itu hanya disalurkan atau dipergunakan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Mengah (UMKM) dan masyarkat," kata Ketua Kadin Kota Pekanbaru, Supirman.
