Pekanbaru (ANTARA) - Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus menyampaikan desakan ke DPRD Riau untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang menyoroti defisit anggaran fantastis bernilai Rp1,7 triliun.
Aksi protes disampaikan dengan mengirimkan deretan papan bunga di depan Gedung DPRD Riau yang bertuliskan usut defisit anggaran. Bukan sebagai simbol ucapan selamat, melainkan sebagai bentuk perlawanan mewakili keresahan rakyat Riau atas hilangnya uang daerah.
Ketua GMNI Riau, Teguh, menegaskan defisit bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan luka besar bagi rakyat. "Setiap rupiah di kas daerah adalah hasil keringat masyarakat. Kita pantas bertanya ke mana perginya uang sebesar itu?" ujarnya.
Senada, Ketua IMM, Alvin, menilai defisit anggaran ini berpotensi menjadi skandal besar jika tidak segera diusut. "Kami mendesak DPRD jangan diam. Ini waktunya bertindak, bentuk Pansus, buka semua data, dan ungkap siapa yang harus bertanggung jawab," tegas Alvin.
Menurut mereka, uang rakyat seharusnya digunakan untuk membangun jalan, memperbaiki sekolah, dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Namun, defisit yang menganga ini menimbulkan kecurigaan adanya penyimpangan.
Cipayung Plus menilai pembentukan Pansus adalah langkah krusial untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Mereka menolak diam dan mengajak masyarakat ikut mengawal kasus ini. "Jangan biarkan koruptor berlindung di balik kekuasaan. DPRD harus berpihak pada rakyat, bukan menutup-nutupi" seru Teguh.
Suara lantang mahasiswa ini menjadi pengingat bahwa publik menanti jawaban dan tindakan nyata. Masa depan Riau, kata mereka, bergantung pada keberanian mengungkap kebenaran.
