Gaza City, Palestina (ANTARA) - Kelompok perjuangan Palestina Hamas, Selasa, mengecam keras tindakan Israel yang menutup seluruh perlintasan perbatasan di Jalur Gaza selama lebih dari 50 hari berturut-turut.
Hamas memperingatkan bahwa kondisi itu dapat memicu kelaparan massal dan krisis kesehatan yang meluas di wilayah kantong Palestina yang telah hancur akibat perang genosida rezim Zionis.
“Jalur Gaza saat ini menghadapi bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta kekurangan parah atas seluruh kebutuhan dasar hidup, termasuk makanan, air, bahan bakar, obat-obatan, dan vaksin penting untuk anak-anak. Semua ini mendorong warga menuju kelaparan dan bencana kesehatan yang semakin memburuk setiap harinya,” sebut pernyataan resmi Hamas.
Hamas juga menuduh militer Israel terus melakukan “pembantaian brutal terhadap warga sipil tak berdosa setiap hari di permukiman penduduk, pusat pengungsian, dan tenda-tenda darurat, serta penghancuran sistematis terhadap rumah sakit dan fasilitas sipil.”
Dalam pernyataan tersebut, Hamas menegaskan bahwa penggunaan kelaparan sebagai senjata merupakan “kejahatan perang dan pelanggaran terhadap seluruh resolusi internasional dan hukum kemanusiaan.”
Kelompok pejuang Palestina yang menguasai Gaza tersebut menyatakan bahwa berlanjutnya blokade Israel mencerminkan “kegagalan sistem internasional dari segi politik, moral, dan kemanusiaan."
Hamas pun kembali menyerukan kepada komunitas internasional agar menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya untuk segera membuka perbatasan demi masuknya bantuan kemanusiaan.
Sebelumnya pada hari yang sama, Juru Bicara Kantor Kemanusiaan PBB (OCHA) Jens Laerke mengatakan situasi kemanusiaan di Gaza telah mencapai “titik terburuk sepanjang perang di wilayah tersebut.”
Sejak 2 Maret lalu, Israel menutup semua perlintasan menuju Gaza dan menghalangi masuknya bantuan penting, meskipun telah banyak laporan tentang ancaman kelaparan di wilayah tersebut.
Dalam pernyataan terpisah, Hamas juga mengecam serangan udara Israel yang menyasar “kantor-kantor pemerintahan kota serta alat berat yang digunakan untuk operasi penyelamatan dan pembersihan puing-puing bangunan, termasuk buldoser dan alat berat lainnya.”
Pada Selasa pagi, militer Israel menembaki kantor Pemerintahan Kota Nazlat Jabalia beserta peralatan berat di dalamnya yang terletak di Jalur Gaza utara, kata seorang pegawai pemerintah kota kepada Anadolu.
Hamas menyebut serangan tersebut sebagai bagian dari “kebijakan penjajahan fasis Israel untuk memperdalam penderitaan rakyat kami di Gaza dan menghancurkan seluruh sarana serta penopang kehidupan sipil.”
Di antara peralatan yang diseran g, terdapat sembilan buldoser yang sebelumnya didatangkan dari Mesir sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata, tambah Hamas.
“Tindakan sistematis menghancurkan sarana kehidupan dan fasilitas sipil di Jalur Gaza tidak akan berhasil memaksa rakyat kami tunduk pada rencana pengusiran paksa yang kejam,” tegas Hamas.
Militer Israel kembali melancarkan serangan brutalnya ke Gaza pada 18 Maret 2025, mematahkan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang dicapai pada 19 Januari.
Sejak menggelar perang genosidanya terhadap Gaza pada 7 Oktober 2023, Israel telah membunuh lebih dari 51.200 warga Palestina di wilayah kantong itu. Sebagian besar korban tewas itu adalah perempuan dan anak-anak.
Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang yang dilancarkannya di wilayah tersebut.
Baca juga: Hamas sebut larangan masuk bantuan kemanusiaan ke Gaza sebagai kejahatan perang
Baca juga: PM Palestina Mohammad Mustafa desak tekanan internasional untuk hentikan serbuan Israel
Sumber: Anadolu
