Pekanbaru, (Antarariau.com) - Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Rokan Hulu, Riau menyatakan bahwa usulan pemekaran Kabupaten Rokan Darussalam (Rodas) dari Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) belum tepat karena memerlukan kajian terlebih dahulu dari tim independen.
"Kita menyampaikan kepada DPRD Riau bahwa pembentukan Kabupaten Rodas belum saatnya dan tidak harga mati. Harus dibentuk dulu lembaga independen untuk mengkaji studi kelayakan," kata Ketua LAM Rohul, T. Rafli Armien di Pekanbaru, Kamis.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan aspirasi kepada DPRD Riau yang telah menerima usulan pemekaran Kabupaten Rodas dari DPRD Rohul. dalam kesempatan tersebut beberapa pemuka adat diterima oleh Sekretaris Komisi A DPRD Riau, Syafruddin Saan bersama tiga anggota lainnya.
Rafli mengatakan bahwa kajian itu dilakukan untuk mendapatkan gambaran sejauh mana untungnya melakukan pemekaran dengan tidak melakukan pemekaran.
Menurutnya, dalam melakukan pengusulan tersebut hendaknya dilakukan dengan proses azas musyawarah dengan mengundang datuk-datuk. Sampai saat ini, katanya, pihak adat belum pernah dilibatkan ataupun diundang.
"Keinginan dari datuk-datuk lembaga kerapatan adat kecamatan meminta usulan pemekaran itu dipertimbangkan secara arif," ucapnya.
Syafruddin Saan yang juga berasal dari Rohul menanggapi LAM itu mengatakan masalah Rodas bukan rancangan Undang-undang lagi, tapi telah undang-undang sehingga otomatis berangkat dari keputusan musyawarah.
"Ini sudah sejak 2012, ketika itu Ketua LAM Rohul sekarang tidak sebagai pejabat adat. Segenap Ninik Mamak delapan kecamatan yang akan menjadi Rodas dulu telah sepakat," ungkapnya.
Ia mengatakan pembentukan Rodas hanya terhambat karena adanya tragedi Ketua DPRD Sumatera Utara meninggal karena demonstrasi masalah pemekaran. Kejadian tersebut juga berimbas terhadap Rodas karena pemerintah pusat menutup peluang pemekaran.
"Lalu DPRD Rohul berganti tahun 2009 sehingga Rodas tertunda," jelasnya.
Ia menduga bahwa kedatangan LAM tersebut adalah skenario dari Bupati Rohul, Achmad. Ditambahkannya, hasil pertemuan itu juga tidak menjadi keputusan resmi karena hanya dihadiri tiga anggota.
"Mereka rapat dengan Achmad tadi malam. Mereka adalah LAM Bupati Achmad bukan LAM Rohul. Kita hanya menghargai kedatangannya saja," tutupnya.
