Mensos-Menko Pemberdayaan Masyarakat percepat nol kemiskinan ekstrem di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar guna membahas langkah-langkah strategis dalam percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Rabu, Mensos menyebutkan rapat tersebut utamanya untuk mewujudkan target pengurangan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2025.

“Sasaran program diusulkan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar pelaksanaan, kemudian eksekusi melalui tiga Direktorat Jenderal dengan masing-masing tugas dan fungsi,” kata Mensos.

Pertemuan itu, lanjutnya, menjadi salah satu langkah koordinatif untuk memastikan program-program pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Dalam pertemuan tersebut, Mensos memaparkan sejumlah program dan ruang kerja yang telah dijalankan oleh Kementerian Sosial.

Program-program Kementerian Sosial menggunakan pendekatan terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Mensos menambahkan program penanganan kemiskinan yang telah dijalankan oleh Kementerian Sosial meliputi penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta upaya peningkatan kapasitas ekonomi bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin.

"Kementerian Sosial terus berupaya menjalankan berbagai program bantuan yang bersifat komprehensif, mulai dari perlindungan sosial hingga rehabilitasi sosial. Kami juga memastikan program ini menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mensos juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor agar program penanganan kemiskinan tidak tumpang tindih dan dapat menghasilkan dampak yang signifikan di lapangan.

Ia pun menyoroti perlunya penguatan monitoring dan evaluasi agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

"Kami membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Ini penting agar program yang kami jalankan bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin," ujarnya.

Sementara itu, Menko PM Muhaimin Iskandar menyampaikan komitmen pemerintah untuk memastikan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional.

Menurutnya, angka kemiskinan ekstrem yang saat ini masih terjadi di sejumlah daerah harus segera ditangani melalui kebijakan yang lebih terpadu dan terintegrasi.

"Target kita jelas, yaitu mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2025. Untuk mencapai itu, kita perlu memastikan setiap program yang dijalankan memiliki dampak konkret di lapangan. Data yang akurat, integrasi program, serta pengawasan yang ketat adalah kunci keberhasilannya," kata Muhaimin Iskandar.

Dalam kesempatan tersebut, para peserta rapat juga menyampaikan berbagai masukan terkait tantangan yang dihadapi di lapangan, seperti masih adanya kendala distribusi bantuan, ketimpangan infrastruktur di daerah tertinggal, serta perlunya peningkatan kapasitas SDM dalam implementasi program.