Pekanbaru, (Antarariau.com) - Aparat Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau, melakukan evaluasi terhadap kegiatan masa orientasi sekolah (MOS) karena adanya protes dari legislator setempat.
"Kegiatan MOS itu tidak mungkin dibubarkan, karena ada juga nilai positifnya, namun akan dikaji lagi," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Pekanbaru Zulfadil di Pekanbaru, Kamis.
Dia mengatakan siswa baru memang harus menjalani pengenalan kepada senior, majelis guru serta harus mengetahui situasi dan kondisi sekolah.
Namun bila ada kegiatan MOS itu yang bertentangan dengan aturan maka perlu dievaluasi dan hanya pada kegiatan tertentu saja.
Meski Sekretrais Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Ade Hartati Rahmad memprotes agar MOS dibubarkan saja karena lebih banyak diisi dengan kegiatan yang tidak berguna.
Sebagai contoh, siswa baru harus menyediakan peralatan yang dianggap sulit untuk diperoleh dan kadang dengan pakaian yang aneh, maka itu dianggap mubazir.
Demikian pula kegiatan MOS itu dianggap mewarisi jiwa feodal yang harus selalu menuruti kata senior meski kadang salah.
Bila dilihat dari sisi psikologi bahwa banyak siwa baru yang trauma dengan kegiatan MOS yang kadang menerapkan cara militer diantaranya baris berbaris yang dipaksakan.
Zulfadil menambahkan pihaknya memang menerima beberapa pesan singkat (SMS) melalui telepon selular dari orang tua siswa tentang kegiatan MOS itu.
Dia mengatakan siswa baru memang harus melakukan pengenalan dengan para guru dan rekan senior tapi bila dilakukan dengan cara kekerasan tentu harus dihentikan.
"Kalau yang wajar-wajar saja, ya, tidak masalah, karena MOS itu juga ada sisi positifnya," katanya.
Disdik Pekanbaru Evaluasi Pelaksanaan MOS
