Tunggakan Pelanggan PLN WRKR Rp108,5 Miliar

id tunggakan pelanggan, pln wrkr, rp1085 miliar

Tunggakan Pelanggan PLN WRKR Rp108,5 Miliar

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Tunggakan rekening listrik para pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (WRKR) saat ini mencapai Rp108,5 miliar dan bisa akan terus bertambah.

"Seiring dengan itu, tim di lapangan juga terus bekerja untuk melakukan pemutusan pelanggan terutama yang menunggak hingga lebih tiga bulan," kata Humas PLN WRKR, Nasri kepada Antara di Pekanbaru, Kamis.

Menurut data perusahaan itu, jumlah biaya yang menunggak tersebut terbagi atas empat wilayah meliputi Cabang Kota Pekanbaru ada sebanyak Rp64,3 miliar, Rengat ada Rp8,19 miliar, dan Dumai sebanyak Rp24,75 miliar, serta Tanjung Pinang menembus angka Rp11,21 miliar.

PLN Cabang Tanjung Pinang kata Nasri masih masuk wilayah PLN WRKR dan terus dipantau kondisi kelistrikannya sama seperti di Riau.

Data tersebut juga menjelaskan, jumlah dana tunggakan juga terbagi dalam empat golongan pelanggan.

Untuk pelanggan umum atau masyarakat, mencapai Rp60,78 miliar dan TNI/Polri menembus angka Rp12,11 miliar.

Kemudian ada juga pelanggan instansi vertikal sebesar Rp 1,07 miliar, dan untuk Pemerintah Darah mencapai Rp34,32 miliar.

Terakhir data tersebut menguraikan untuk pelanggan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah dan BUMN total biaya tunggakan pembayaran listrik mencapai Rp220,72 juta.

Seiring dengan kondisi tersebut, lanjut kata Nasri, pihak perusahaan akan terus melakukan operasi pemutusan sambungan dan akan mengganti meteran dari panca bayar menjadi pra bayar.

"Kalau sudah meteran pra bayar tentu pelanggan akan bisa mengatur pemakaiannya sendiri dan akan lebih optimal dalam penghematan energi," katanya.

Manager Humas PLN WRKR, Sarno mengatakan, saat ini untuk mengantisipasi devisit listrik, pelanggan harus membantu dengan cara melakukan penghematan energi.

"Karena saat ini jumlah pelanggan terus bertambah setiap tahunnya bahkan mencapai 15 persen. Kondisi ini tidak diimbangi dengan pembangunan pembangkit sehingga dikhawatirkan akan terjadi devisit," katanya.