Inflasi di Provinsi Riau peringkat sepuluh terendah nasional

id Inflasi Riau, Riau, bps riau

Inflasi di Provinsi Riau peringkat sepuluh terendah nasional

Pemprov Riau yang diwakili Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan​​​​​​, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi secara virtual di seluruh Indonesia, dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Senin. ANTARA/HO-Humas Pemprov Riau. (3)

Pekanbaru (ANTARA) - Pemprov Riau yang diwakili Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan mengatakan inflasi Riau kini tercatat sebesar 1,8 persen sekaligus menempatkan Riau berada pada posisi sepuluh terendah di antara provinsi lain di Indonesia.

"Inflasi sebesar 1,38 persen itu sekaligus menunjukkan tingkat kenaikan harga barang dan jasa yang terkendali dibandingkan dengan wilayah lain," kata M Job Kurniawan saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi secara virtual di seluruh Indonesia dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian di Gedung Sasana Bhakti Praja, berpartisipasi secara daring, Senin.

Ia mengatakan inflasi Provnsi Riau masih terkendali namun harus tetap diawasi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), katanya menyebutkan, Provinsi Riau mengalami deflasi selama 4 bulan terakhir (Juli - September 2024). Dimana deflasi Provinsi Riau menyentuh angka 0,33 persen pada September 2024.

"Kendati data ini menandakan inflasi di Provinsi Riau menurun namun deflasi yang cukup dalam dapat merugikan produsen. Sebab, hasil produksi mereka akan dihargai dengan sangat rendah," katanya.

Jika inflasi berada di atas 3,5 persen, katanya lagi, justru dapat menyebabkan masyarakat ekonomi menengah ke bawah sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Maka dari itu, Job Kurniawan berharap, inflasi di Riau bisa tetap terjaga hingga akhir tahun 2024. Perlu kerja sama pemerintah, seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dalam menjaga inflasi di Provinsi Riau.

"Kita berharap November 2024 bisa lebih naik dari ini, dengan target 2,5 persen plus minus 1 persen, dan akan terus dipantau, karena jangan sampai deflasi terlalu dalam agar produsen dan konsumen senang, sehingga jelang natal 25 Desember 2024 dan menyambut tahun baru 2025, dapat terkendali," katanya.