Pekanbaru (ANTARA) - Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengemukakan bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto harus bijak menentukan orang-orang yang akan mengisi jabatan menteri dan wakil menteri yang akan membantunya pada pemerintahan ke depan.
Menurut Ujang, roda pemerintahan ke depan akan ditentukan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengisi posisi penting penyelenggara negara sehingga Prabowo harus cermat memilih orang-orang yang tepat sesuai latar belakang pendidikan maupun pengalaman calon menteri atau wakil menteri (wamen).
"Kalau terkait SDM-nya, tentu menteri, wamen, sekretaris menteri, dan para dirjen harus diisi oleh orang-orang yang bagus," kata Ujang kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, jika Prabowo salah atau keliru memilih SDM yang akan menjadi pemangku kepentingan maka akan berdampak terhadap performa pemerintahan yang akan dipimpin bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.
"Kalau tidak ya sudah pasti tidak jalan kementerian yang bersangkutan," ujar pria yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu.
Ujang optimistis Prabowo akan memilih orang-orang yang berkompeten sehingga zaken kabinet pemerintahan ke depan bisa terwujud.
Penentuan menteri dan lainnya, tambah dia, merupakan hak prerogatif presiden sehingga masyarakat maupun pemangku kepentingan yang ada hanya bisa menunggu.
Terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan susunan menteri pada kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan rampung sebelum pelantikan pada 20 Oktober mendatang.
Dasco mengatakan segala sesuatu yang disampaikan dan berkembang pada saat ini terkait isu jumlah menteri maupun nomenklaturnya masih bersifat dinamis, termasuk soal Menteri Penerimaan Negara yang diisukan bakal dibentuk.
"Bisa ada, bisa nggak, itu tergantung nanti finalisasi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Baca juga: Gerindra sebut susunan kabinet Prabowo akan difinalisasi sebelum pelantikan
Baca juga: Presiden Jokowi respons 44 kementerian bentukan Prabowo: Itu hak prerogatif
Berita Lainnya
IHSG Bursa Efek Indonesia ditutup melemah di tengah penguatan bursa kawasan Asia
27 September 2024 17:09 WIB
Dirut PT Pos: Prangko NFT merupakan barang koleksi bisa untuk investasi
27 September 2024 16:57 WIB
PLN berhasil operasikan saluran kabel laut 20 kV yang menghubungkan Pulau-Pulau di Kepri
27 September 2024 16:53 WIB
Hingga Agustus 2024, Bank telah menyalurkan 3.534 unit KPR lewat FLPP
27 September 2024 16:32 WIB
Teknik bangun rumah aman gempa jadi daya tarik para peserta Latgab PMI
27 September 2024 16:19 WIB
RAPP wujudkan harapan ratusan warga Kampung Rantau Panjang nikmati air bersih
27 September 2024 15:59 WIB
Kementerian ESDM masih dalami terkait mekanisme pembatasan BBM subsidi
27 September 2024 15:53 WIB
Kanwil Kemenkumham gelar Jumat Berkah, bagikan paket makanan
27 September 2024 15:41 WIB