Bulog sebut stok pangan di Riau cukup dan aman hingga akhir Februari 2024

id Bulog Divre Riau Kepri

Bulog sebut stok pangan di Riau cukup dan aman hingga akhir Februari 2024

Seorang petani Tas (67) saat menjahit karung beras ukuran 10 kg. Pemilik Heler Ulang Sari, Kelurahan Parik Muko Air, Kecamatan Lakina Lampasi 3 Nagari, Payakumbuh Provinsi Sumbar, saat panen padi. ANTARA/Frislidia.

Pekanbaru (ANTARA) - Perum Bulog) Divisi Regional (Divre) Riau dan Kepri memastikan ketersediaan pangan seperti beras, daging sapi/kerbau dan minyak goreng di Riau menjelang Imlek, Pemilu 2024 hingga akhir Februari 2024 masih aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Stok beras di Bulog sampai 29 Februari 2024 masih mencukupi, beras sebanyak31.062.700 kg, gula 271.682 kg, minyak goreng 218.478 kg, daging kerbau 30.267 kg, jadi masyarakat tidak perlu khawatir terkait ketersediaan pangan utama itu," kata Kepala Gudang Bulog Divre Riau Kepri, Wasikun dalam keterangannya di Pekanbaru, Jumat.

Ia mengatakan target penyaluran beras tahun 2024 sebanyak 19 ribu ton untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) telah ditetapkan dengan sebagian besar telah disalurkan.

Selain itu Gudang Bulog Divre Riau Kepri serta beberapa Gudang Bulog lain di wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Riau telah menampung stok beras yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Bulog Divre Riau Kepri juga telah menyiapkan program Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang akan berlangsung hingga Juni 2024," katanya.

Melalui program ini, katanya lagi, masyarakat yang berhak di kabupaten dan kota di Riau akan menerima bantuan beras sebesar 10 kg per keluarga yang akan didistribusikan oleh PT Pos Indonesia.

Selain itu dalam upaya mempermudah akses masyarakat terhadap beras Bulog, telah dilakukan kerja sama dengan lebih dari 400 Rumah Pangan Kita (RPK) di Riau. Upaya ini adalah untuk memastikan harga beras tetap terjaga dan terjangkau bagi masyarakat.

"Bulog juga telah menggelar pasar murah di seluruh wilayah Provinsi Riau bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan daerah kabupaten/kota guna menstabilkan harga bahan pokok demi kesejahteraan masyarakat," demikian Wasikun.