Siak, (ANTARA) - Komisi IV DPRD Kabupaten Siak melakukan rapat dengar pendapat (RDP/hearing) dengan PT Indah Kiat Pulp and Paper Kecamatan Tualang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak terkait tentang angkutan karyawan yang tidak sesuai dengan standar operasional, Senin (20/11).
Ketua Komisi IV DPRD SiakSyamsurijal memimpin RDP yang dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD Siak dan anggotaSumaryo, Rohman, Paramananda Pakpahan. Selanjutnya Kepala Bidang Hubungan Industrial Distransnaker Kabupaten Siak, Humas PT.IKPP Armadi dan tiga orang perwakilan IKPP lainnya.
Syamsurijal dalam RDP tersebut meminta penjelasan PT IKPPterkait ketentuan terkait transportasi dengan kontraktor atau vendor itu dituangkan dalam perjanjian tertulis. Pihaknya meminta hal itu agar segera diberikan kepada Dewan.
"Dalam hal ini persoalan armada dengan bak terbuka, ini bagaimana kelayakannya untuk operasional karyawan, karena ini kapasitas muatan, IKPP harus menyurati setiap vendor," katanya.
Syamsurijal juga mengimbau kepada pihak-pihak terkait dan melakukan penegasan serta memberikan deadline agar pihak tersebut patuh.
“Kita tidak mencari siapa yang salah, tapi nanti kita mengimbau dari pemberi kerja nanti akan ada penegasan-penegasan dan ada penyeragaman, setelah itu nanti kalau bisa akan ada deadline agar tidak lagi melanggar,” terangnya.
Sementara itu, Humas PT IKPP Armadi mengatakan berkenaan dengan regulasi yang ada khusus vendor tidak benarkan gunakan kendaraan pribadi untuk masuk, Tapi juga difasilitasi oleh vendor lainnya menggunakan kendaraan yang layak.
"Ini tergantung dinas perhubungan, kami memang minta mereka sediakan alat transportasi. Tapi pada implementasinya ini menjadi ranah kontraktor. Ada perjanjian tertulis kami syaratkan untuk sediakan transportasi," ungkapnya. (Infotorial)
Komisi IV DPRD Siak RDP terkait angkutan karyawan vendor PT IKPP
Komisi IV DPRD Siak saat RDP dengan PT IKPP. (ANTARA/HO-DPRD Siak)
