DPRD Siak minta pemkab serius selesaikan tapal batas dengan Bengkalis

Siak (ANTARA) - DPRD Siak meminta kepada pemerintah daerah untuk serius menyelesaikan tapal batas antara Kabupaten Siak dengan Bengkalis, tepatnya di Kampung Tuah Indrapura, Temusai, Sungai Tengah, Sabak Permai dan Bandar Sungai.

Anggota DPRD Kabupaten Siak Sutarno mengatakan sampai saat ini masih belum mendapat kejelasan dan bahkan menjadi konflik di tengah masyarakat setempat. Untuk itu permasalahan tapal batas antara Bengkalis dan Siak pihaknnya meminta untuk secepatnya diselesaikan.

"Jangan berlarut-larut, karena tapal batas itu sebagai dasar, salah satu dasar ya, bukan dasar secara otentik hukum tidak, otentik hukum itu kan siapapun memiliki lahan itu boleh, cuman tapal batas ini dalam rangka wilayah hukum, hukum administrasi suatu daerah harus ada tapal batas," katanya, Selasa.

Apalagi masalah tapal batas itu berbuntut pada konflik perebutan lahan kebun sawit di masyarakat. Sudah hampir dua tahun ini masyarakat di kampung perbatasan itu saling klaim dan sengketa soal kebun sawit.

"Untuk di Kampung Temusai itu sangat miris, karena dari awalnya sekian ribu hektare masuk Temusai sekarang tinggal separuhnya bahkan sampai saat ini mereka masih bayar pajak di Kabupaten Siak," ungkap politisi Gerindra itu.

"Masyarakat Kampung Temusai memiliki bukti-bukti yang kuat akan kepemilikan lahan di sana, dan mereka sampai saat ini meminta pihak pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh tapal batas yang menimbulkan kegaduhan. Untuk itu, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak memakan korban, Pemkab Siak harus segera koordinasi dengan Pemkab Bengkalis dan Pemprov Riau," tegasnya.

Senada dengan itu, Majid, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kampung Temusai mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Siak agar serius menyelesaikan masalah tapal batas antar Kabupaten Siak dengan Bengkalis yang sampai saat ini membuat kegaduhan.

"Dampak dari tapal batas yang diduga kuat ada permainan-permainan itu membuat kegaduhan masyarakat kami. Mirisnya lagi, masyarakat kami yang memiliki lahan di atas diklaim oleh kelompok Tani Muara Dua, Bengkalis dan lain sebagainya, padahal kami sudah menggarap lahan itu sejak awal," tutupnya. (Infotorial)