Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) fokus meningkatkan produksi komoditas strategis nasional dalam satu tahun ke depan salah satunya dengan melakukan akselerasi percepatan tanam terutama pada lahan rawa untuk menekan impor dampak fenomena El Nino.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa program akselerasi adalah solusi pasti dalam menekan kebijakan impor yang dilakukan akibat dampak El Nino serta menjadi pondasi yang kuat untuk mewujudkan swasembada.
"Kebijakan akselerasi tanam ini sangat penting kita lakukan untuk menekan impor yang dilakukan akibat dampak El Nino. Hari ini kita letakkan pondasinya agar ke depan kita bisa swasembada," ujar Amran.
Sebagai tindak lanjut, Amran langsung terjun ke lapangan dengan mendatangi daerah sentra di 10 hari pertama kerja. Hal ini dinilai memberi sinyal positif bagi produksi masa tanam (MT) 1 karena petani semakin bersemangat melakukan produksi.
Diketahui, Amran telah mendatangi Provinsi Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, hingga Kalimantan Selatan untuk memastikan lahan sawah, petani dan penyuluh siap menghadapi masa tanam Oktober-Maret mendatang.
"Alhamdulilah 10 hari ini saya tancap gas cek lahan, petani dan penyuluh. Kesiapan mereka sangat penting untuk strategi pangan nasional. Kita berharap 2024 tidak ada lagi impor pangan khususnya beras dan saya optimis," katanya.
Selain itu, Amran memastikan bahwa kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak terus dilakukan. Di antaranya dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan Gerakan Nasional Ketahanan Pangan 2023 untuk Indonesia Maju.
Menurut Amran, kolaborasi dengan TNI penting dilakukan karena pangan merupakan aspek yang paling strategis bagi sebuah negara.
"Gerakan bersama ini luar biasa dampaknya untuk seluruh Indonesia karena ketahanan pangan identik dengan ketahanan negara, kalau krisis ekonomi itu kita mampu bertahan, kita bisa lewati, krisis kesehatan, COVID-19 kita lewati, tapi kalau krisis pangan bisa berdampak pada yang lainnya, jadi kita harus betul-betul bersama-sama menjaganya," kata Amran.
Tak hanya dengan TNI, Amran juga mengajak para kepala Dinas Pertanian di seluruh Indonesia untuk mengawal jalannya produksi beras pada tahun ini.
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, menurut Amran, merupakan sebuah keharusan untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada.
"Kondisi dunia sekarang sedang menghadapi krisis pangan. Bahkan sudah ada negara yang kelaparan dan beberapa negara menyetop ekspor karena perubahan cuaca. Jadi mau tidak mau kita harus menuju swasembada dan harus berdiri di kaki sendiri. Kenapa? Karena Indonesia bisa mengoptimalkan potensi tersebut," tutur Amran.
Terbaru, Amran berkomitmen membantu negara menekan berkembangnya pemahaman terorisme di Indonesia. Salah satunya dengan membina dan melatih para narapidana terorisme (Napiter) untuk melakukan kegiatan ekonomi melalui sektor pertanian.
Untuk itu, Amran meminta jajaran di Kementan segera melakukan koordinasi dengan semua kementerian yang ada serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
"Kita akan siapkan program intensifikasi lahan rawa di Sumsel dan Kalsel. Mereka akan kita latih untuk memperkuat produksi dan memperkuat ekonomi bagi para napi sendiri," jelasnya.
Baca juga: Menteri Pertanian sebut impor beras berpeluang capai 5 juta ton di 2024
Baca juga: Produksi padi di Siak capai 29.063 ton hingga September 2023
Berita Lainnya
Mensos-Menko Pemberdayaan Masyarakat percepat nol kemiskinan ekstrem di Indonesia
18 December 2024 17:19 WIB
Kemenag berhasil raih anugerah keterbukaan informasi publik
18 December 2024 17:00 WIB
Dokter menekankan pentingnya untuk mewaspadai sakit kepala hebat
18 December 2024 16:37 WIB
Indonesia Masters 2025 jadi panggung turnamen terakhir The Daddies
18 December 2024 16:28 WIB
Menko Pangan: Eselon I Kemenko Pangan harus fokus pada percepatan swasembada pangan
18 December 2024 16:13 WIB
ASEAN, GCC berupaya perkuat hubungan kerja sama kedua kawasan
18 December 2024 15:57 WIB
Pramono Anung terbuka bagi parpol KIM Plus gabung tim transisi pemerintahan
18 December 2024 15:51 WIB
Pertamina berencana akan olah minyak goreng bekas jadi bahan bakar pesawat
18 December 2024 15:12 WIB