Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar yakin target pemerintah untuk mengentaskan 25 kabupaten tertinggal pada 2024 dapat tercapai.
"Bahkan bisa saja melebihi target tersebut," katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Rabu.
Ia menyampaikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mematok target pengentasan 25 kabupaten tertinggal dari 62 daerah yang dikategorikan tertinggal.
Dalam rapat koordinasi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (3/10), Mendes PDTT menyampaikan bahwa pembangunan daerah tertinggal mulai tahun ini dijalankan berbasis data serta kondisi dan potensi daerah.
Program-program pembangunan daerah tertinggal dilaksanakan berdasarkan data terperinci yang disertai nama dan alamat penerima manfaat untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal.
Selain itu, Abdul Halim mengatakan, gotong royong lintas kementerian dan lembaga serta sinergi dengan pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi, dan media massa diperkuat untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal.
"Optimisme untuk mengentaskan seluruh daerah tertinggal muncul melalui penguatan kerja sinergi pemerintah daerah yang selaras dengan upaya pemerintah pusat," katanya.
Ia mengatakan bahwa pemerintah juga berkoordinasi untuk membenahi perencanaan belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkenaan dengan pembangunan daerah tertinggal.
"Dan secara khusus, menjalankan pendekatan pembangunan kolaboratif yang khas bagi masyarakat, budaya, dan kondisi fisik daerah tertinggal seperti di wilayah Pulau Papua," katanya.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa percepatan pembangunan daerah tertinggal merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kabupaten yang masih tertinggal.
Ia menyampaikan bahwa pengentasan daerah tertinggal sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan bangsa yang maju dan sejahtera dengan generasi yang produktif, berkualitas, dan mampu bersaing.
"Dalam menuju visi tersebut, isu pemerataan kewilayahan, penanggulangan kemiskinan, dan penghapusan kemiskinan ekstrem serta percepatan pembangunan daerah tertinggal, daerah terluar, dan terdepan atau daerah 3T menjadi fokus pemerintah saat ini," katanya.
Baca juga: Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar berharap revisi UU Desa lebih sejahterakan masyarakat desa
Baca juga: Mendes PDTT optimistis program RPL Desa bisa dorong kemajuan desa
Mendes PDTT yakin target mengentaskan 25 kabupaten tertinggal dapat tercapai
Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin (kanan) didampingi Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar pada rakornas percepatan pembangunan daerah tertinggal di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (3/10/2023). (ANTARA/HO-Kemendes PDTT.)
