Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa PBB akan mengajukan ide mengenai Agenda Baru untuk Perdamaian yang berdasarkan Piagam PBB dan hukum internasional untuk negara-negara anggota.
“Dalam rangka persiapan KTT Masa Depan, kami mengajukan gagasan untuk dipertimbangkan oleh negara-negara anggota mengenai Agenda Baru untuk Perdamaian, berdasarkan Piagam (PBB) dan hukum internasional,” kata Guterres dalam keterangan tertulis di situs PBB dipantau dari Jakarta, Rabu.
Guterres mengatakan hal tersebut saat ia memberikan pidato dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-78 di New York, Selasa (19/9).
“Hal ini memberikan visi pemersatu untuk mengatasi ancaman yang ada dan ancaman baru bagi dunia dalam transisi,” kata Guterres sambil menambahkan bahwa arsitektur perdamaian dan keamanan dunia sekarang berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Agenda Baru Perdamaian tersebut akan menyerukan negara-negara kembali berkomitmen terhadap dunia yang bebas dari senjata nuklir, dan mengakhiri erosi rezim pelucutan senjata nuklir dan pengendalian senjata.
Agenda tersebut juga akan memperkuat pencegahan di tingkat global dengan memaksimalkan kapasitas dan mengumpulkan kekuatan dan pengaruh PBB untuk menjembatani kesenjangan geopolitik.
Agenda tersebut akan memperkuat pencegahan di tingkat nasional dengan menghubungkan tindakan perdamaian dengan kemajuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Agenda selanjutnya adalah menempatkan kepemimpinan dan partisipasi perempuan sebagai pusat pengambilan keputusan, berkomitmen terhadap pemberantasan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, refleksi luas mengenai pemeliharaan perdamaian dan membuatnya jadi lebih mudah beradaptasi.
Baca juga: Sekjen PBB sebut multipolaritas butuh lembaga yang kuat ciptakan perdamaian
Baca juga: Sekjen PBB desak semua negara agar cari strategi terpadu di Myanmar
