Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Riau kini terus menggesa sebanyak 70 ribu jiwa lagi untuk terintegrasi menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kategori Peserta penerima bantuan iuran (PBI) khususnya pada dua daerah, yakni Kabupaten Rokan Hilir dan Rokan Hulu.
"Percepatan dua kabupaten itu harus segera terintegrasi menjadi peserta JKN sekaligus dalam upaya memenuhi target tahun 2023 Riau harus sudah Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zainal Arifin dalam keterangannya di Pekanbaru, Selasa.
Zainal mengatakan UHC yakni sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
Sedangkan cakupan peserta JKN di Riau, katanya menyebutkan pada Desember 2019 sudah 76,3 persen terjadi kenaikan 1 persen tercatat pada akhir Desember 2021 menjadi 77,3 persen, akan tetapi pada Desember 2022 justru naik menjadi 6 persen.
"Bahkan pada September 2023 cakupan UHC Riau naik lagi menjadi 7 persen artinya tinggal 2, 52 persen lagi agar Riau bisa UHC pada Desember 2023. Kita optimistis Riau bisa capai target cakupan UHC tahun 2023 terkait Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak pada 1 Oktober 2023 berkomitmen untuk UHC," katanya.
Selain itu katanya lagi, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) juga mendapat advokasi Pusdatin Kemensos RI untuk penambahan kuota PBI atau masyarakat masuk data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang memang bisa didanai oleh APBN dalam program JKN-KIS itu.
Ia berharap data yang diusulkan Kabupaten Inhil bisa diterima oleh Pusdatin Kemensos RI sehingga pada Oktober 2023 hingga bisa segera UHC.
"Sudah tiga daerah segera menuju UHC akan tetapi Dinkes Riau masih akan bekerja keras untuk melakukan advokasi kepada Bupati Rohil dan Rohul sehingga perlu menjadwalkan pertemuan serius melalui Dinas Kesehatan setempat agar bisa mendaftarkan kuota yang belum terisi sebanyak 70.000 jiwa itu," katanya.
Sementara itu Pemerintah Riau sudah mengalokasikan pendampingan anggaran sebesar 55 persen iuran PBI atau total pembayaran PBI tahun 2023 sebesar Rp228.656.421.704.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Sumbagteng Jambi, Eddy Sulistijanto Hadie mengatakan pihaknya akan melakukan kunjungan ke Pemkab Rohul dan Rohil dalam upaya mendorong percepatan Pemkab Rohul dan Rohil untuk mendaftarkan peserta PBI itu.
"Kita tetap persuasif untuk Pemkab Rohil dan Rohul guna mencapai target nasional. Sampai September 2023 ini tercatat Kepri sudah UHC 96,32 persen karena fiskal yang mendukung serta jumlah penduduk sedikit. Riau baru mau menuju UHC atau saat ini baru 92,48 penduduk sudah terintegrasi menjadi peserta JKN. Sumbar sebesar 91,12 dan Jambi baru 84 persen," katanya.
