Waka MPR RI ingatkan rakyat berhak pilih pemimpin yang bisa memajukan negara

id Berita hari ini, berita riau terbaru, berita riau antara,Waka MPR

Waka MPR RI ingatkan rakyat berhak pilih pemimpin yang bisa memajukan negara

Wakil Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan saat membuka program pengobatan gratis dan pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil di Kampung Cinuti, Desa Sukasari, kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (30/8/2023). (ANTARA/HO-MPR)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan mengingatkan masyarakat supaya berperan aktif dalam pemilu 2024 dengan cara datang ke tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 untuk memilih pemimpin yang bisa semakin memajukan Indonesia di masa mendatang, baik Presiden beserta wakilnya, anggota DPR, DPD maupun DPRD.

"Keikutsertaan masyarakat memberikan suara pada pemilu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Apalagi kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang berhak menentukan siapa pemimpinnya, melalui mekanisme pemilihan umum," kata pria yang akrab disapa Syarief Hasan dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Pernyataan tersebut disampaikan Syarief Hasan saat membuka program pengobatan gratis dan pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil di Kampung Cinuti, Desa Sukasari, kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (30/8).

Syarief Hasan menyerukan agar masyarakat memilih pemimpin yang bisa membawa negara semakin maju dibandingkan sebelumnya, baik itu Presiden, DPR, dan juga DPR.

Dalam kesempatan itu, Syarief Hasan juga mengomentari temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait adanya sejumlah nama mantan terpidana korupsi, dalam daftar calon sementara (DCS) baik DPR maupun DPD RI.

Dia mengatakan bahwa masalah mantan narapidana korupsi masuk daftar calon sementara (DCS) sudah diatur dalam undang-undang, tetapi pilihan tetap berada di tangan masyarakat.

"Setelah mereka melalui masa transisi dan asimilasi, maka UU memperkenankan bagi mereka mengajukan diri untuk dipilih. Jadi sekarang dikembalikan ke rakyat, sebagai pemegang kedaulatan," ungkapnya

Dalam sistem pemilu yang transparan seperti sekarang, menurut Syarief Hasan, Independensi rakyat sangat menentukan. Rakyat diberi kebebasan untuk memilih, siapapun calon yang dikehendaki. Tidak boleh ada pengekangan, dan rakyat bebas menentukan.

"Silahkan memilih calon-calon yang terbaik, bisa dipercaya, punya kualitas dan integritas, sesuai pilihan hati nurani masing-masing. Semua ini rakyat sudah tahu, termasuk risikonya, bila mereka salah dalam memilih," tutup Syarief Hasan.

Baca juga: Idris Laena: Pidato Jokowi tentang budaya santun perlu direnungkan

Baca juga: Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sebut pembahasan PPHN dilakukan usai Pemilu 2024