Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan apakah akan melanjutkan atau menghapus sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB).
"(Sedang) dipertimbangkan. Akan dicek secara mendalam dulu plus minusnya,” kata Jokowi ketika ditemui usai menjajal kereta ringan atau LRT Jabodetabek di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis.
Sehari sebelumnya, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden Jokowi tengah mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi PPDB tahun depan.
Dia mengatakan kebijakan sistem zonasi PPDB telah melenceng dari tujuan awal, karena alih-alih menargetkan pemerataan sekolah unggulan justru menimbulkan masalah hampir di seluruh provinsi di Indonesia.
Muzani mengatakan sistem zonasi PPDB memicu ketidakadilan, sehingga partainya, yaitu Gerindra, meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan ini.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menilai bahwa sistem zonasi sejatinya lebih bagus dibandingkan kembali pada sistem lama yang telah melahirkan banyak masalah seperti pemalsuan nilai hingga jual beli kursi.
Muhadjir menuturkan pemberlakuan sistem zonasi memiliki semangat perbaikan, terutama untuk menghilangkan fenomena "kastanisasi" sekolah negeri.
Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan kebijakan itu juga bertujuan mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di berbagai daerah.
Sementara terkait kecurangan yang muncul dalam PPDB sistem zonasi disebutnya bukan karena kesalahan sistem.
"Kalau kecurangan numpang kartu keluarga (KK) itu kan bukan salahnya sistem, tetapi pengawasannya yang tidak jalan," kata Muhadjir pada Juli lalu.
Untuk mencegah kecurangan, kata Muhadjir, pemerintah daerah semestinya dapat mengantisipasi dengan merencanakan dan memetakan jumlah kursi di sekolah negeri, enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
Meskipun demikian, Muhadjir menyatakan tidak masalah apabila ada sebagian pihak yang menilai kebijakan zonasi perlu dievaluasi, atau bahkan diganti.
"Kalau mau kembali ke sistem lama silakan. Kalau menurut saya, perbaikilah sistem yang ada ini, silakan diubah kalau sudah tidak cocok dan memang seharusnya begitu, harus selalu ada evaluasi dan perbaikan," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Baca juga: Terkait PPDB, Presiden Jokowi minta pemda utamakan pendidikan anak-anak
Baca juga: Menko PMK Muhadjir Effendy ingatkan pengaruh kecurangan orang tua dalam PPDB pada anak
Berita Lainnya
Bahlil pastikan tak ada konflik kepentingan usai dilantik jadi Menteri ESDM
19 August 2024 14:36 WIB
Menteri PUPR sebut pameran arsip kenegaraan diharap sebarkan informasi IKN
08 August 2024 12:21 WIB
Serba-serbi konser musik Taylor Swift di Inggris
08 June 2024 15:21 WIB
BPH Migas: Penyaluran solar dan minyak tanah telah mencpai 30 persen per April
27 May 2024 16:07 WIB
Nilai tukar rupiah pada Jumat pagi menguat jadi Rp16.077 per dolar AS
03 May 2024 10:13 WIB
Genangan banjir ganggu arus mudik di jalur pantura Kaligawe Semarang
06 April 2024 12:46 WIB
Kapolri sebut situasi stabilitas kamtibmas di Tanah Air sepanjang 2023 berjalan kondusif
27 December 2023 16:19 WIB
Kamis pagi ini nilai tukar rupiah di kisaran Rp15.850 - Rp15.950 per dolar AS
26 October 2023 10:29 WIB