Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menilai diperlukan keberpihakan kebijakan dari pemerintah dan dukungan anggaran dalam menuntaskan permasalahan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Tantangan pemerataan pendidikan Indonesia masih nyata dan diperlukan langkah-langkah strategis serta keberpihakan kebijakan, termasuk anggaran agar kualitas pendidikan di daerah 3T dan marjinal dapat segera ditingkatkan," kata Esti saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Pendidikan di Daerah 3T dan Marginal Komisi X DPR RI bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil di bidang pendidikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Sejauh ini, ujar dia, melalui beragam kunjungan yang dilakukan oleh Panja Pendidikan di Daerah 3T dan marginal itu, masih ditemukan persoalan fasilitas pendidikan yang belum memadai atau tidak layak digunakan.
"Kami menemukan kondisi fasilitas pendidikan yang memprihatinkan, termasuk gedung dan fasilitas penunjangnya," kata dia.
Sejumlah daerah 3T dan marjinal yang telah dikunjungi oleh Panja Pendidikan di Daerah 3T dan Marginal, di antaranya daerah di wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Palembang, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.
Esti mengatakan Komisi X DPR berpandangan dukungan anggaran bernilai penting dalam memperbaiki sarana dan fasilitas pendidikan di daerah 3T.
Ke depannya, Esti berharap beragam saran dan masukan yang diperoleh oleh Panja Pendidikan di Daerah 3T dan Marginal dari berbagai rapat, baik bersama pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil di bidang pendidikan, dapat mendorong terwujudnya langkah-langkah nyata mengatasi masalah ketimpangan pendidikan di daerah 3T.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui revitalisasi sekolah, khususnya dalam memastikan tersedianya sarana dan prasarana sekolah yang memadai.
Wamendikdasmen menyatakan program perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dimulai serentak secara nasional pada 2 Mei 2025 oleh Presiden Prabowo yang dipusatkan di Bogor, Jawa Barat.
Baca juga: Anggota DPR dukung Presiden Prabowo Subianto tarik aset negara dari swasta
Baca juga: Anggota Komisi I DPR usul penggunaan BBM oleh TNI pakai barcode agar tak boros
