Jakarta (ANTARA) - Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai bahwa bantuan pangan beras 10 kilogram per keluarga per bulan mampu menekan permintaan beras di pasar dan membuat kenaikan harga beras lebih terkendali.
"Cakupan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang relatif besar yakni 21,35 juta keluarga, bansos beras dapat mempengaruhi keseimbangan harga beras di pasar dari sisi permintaan yaitu dengan berkurangnya permintaan KPM terhadap beras,” kata Khudori pada Webinar Pataka 79 yang disaksikan secara daring di Jakarta, Rabu.
Volume bantuan beras yang mencapai 8,5 persen dari konsumsi bulanan, menurut dia, menunjukkan kontribusi ketersediaan beras pada program tersebut relatif tinggi terhadap ketersediaan beras nasional, sehingga bantuan beras berperan pada sisi penawaran beras.
"Dengan volume yang besar, bansos beras mempengaruhi keseimbangan harga beras di pasar dari sisi penawaran atau supply side,” ucapnya.
Oleh karenanya, ia menyimpulkan bahwa bansos beras memberikan efek positif terhadap stabilitas harga beras di pasar dari dua sisi sekaligus. Dari sisi permintaan dengan berkurangnya tekanan permintaan di pasar dan di sisi penawaran dengan tersedianya pasokan beras sesuai volume bansos beras.
Bantuan beras juga disebutnya lebih efektif menurunkan harga dibanding operasi pasar karena bersifat subsidi umum dan tidak memiliki sasaran yang jelas seperti bantuan pangan beras.
"Bukan cuma rakyat miskin, warga kaya pedagang, distributor, pengecer itu bisa menikmati. Padahal mereka adalah pemain dan menjadi bagian dari masalah makanya ini kenapa tidak efektif (menurunkan harga),” jelasnya.
Kendati demikian ia mengingatkan agar pemerintah memastikan penyaluran bantuan beras sesuai dengan penyerapan yang dilakukan oleh Bulog. Tata kelola Cadangan Beras Pemerintah tidak bisa dilepaskan dari model kebijakan beras pemerintah.
Namun di sisi lain, karakter beras tak tahan lama sehingga perlu integrasi mulai dari pengadaan, pengelolaan hingga penyaluran dan memastikan beras yang telah terlebih dahulu diserap juga disalurkan lebih dahulu atau first in first out.
"Sekaligus memastikan revolving dan sistem first in first out. Memastikan beras tetap bagus dan kualitasnya tidak terjadi disposal,” tutur dia.
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional telah menyalurkan bantuan pangan kepada 21,353 juta KPM dengan total bantuan beras mencapai 640 ribu ton yang telah rampung dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu pada bulan Maret, April, dan Juni 2023.
Stabilnya pasokan dan harga beras telah memberikan andil positif terhadap upaya pengendalian inflasi. Inflasi bulan Juni 2023 terjaga di angka 3,52 persen (yoy), menurun dari bulan Mei yang sebesar 4,0 (yoy) persen. Karena itu pemerintah memutuskan untuk memperpanjang bantuan pangan untuk periode kedua pada Oktober-Desember.
Baca juga: Antisipasi rawan pangan, Pemprov Banten telah siapkan 1.235 ton beras
Baca juga: Bengkalis cek ketersedian beras di Bulog jelang Idul Adha
Pengamat nilai bantuan pangan beras mampu tekan permintaan dan harga beras
Arsip foto - Sejumlah petugas menurunkan beras bantuan pangan pemerintah dari truk usai pelepasan penyaluran cadangan beras pemerintah di Kantor Pos Palangka Raya, Kalimantan Tengah, (6/4/2023). (ANTARA/Makna Zaezar.)
