Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menggencarkan empat kebijakan strategis sesuai bidang kerjanya dalam mendukung program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).
Empat kebijakan tersebut adalah transformasi kelembagaan tiga Badan Otorita Pariwisata; optimalisasi cuti bersama 2023; sinergitas pengembangan pariwisata melalui penyederhanaan proses bisnis dan optimalisasi pemanfaatan digital; serta penguatan belanja UMKM dan Produk Dalam Negeri (PDN).
Menurut dia, pada transformasi kelembagaan Badan Otorita Pariwisata (BOP), Kementerian PANRB tengah mengupayakan revisi Peraturan Presiden tetang 3 BOP. Selain itu, evaluasi terhadap status Badan Layanan Umum (BLU) pada Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dan Badan Pelaksana Otorita Borobudur juga sedang dilakukan.
“Kami sudah menyiapkan inilah elemen strategis penguatan transformasi Badan Otorita Pariwisata. Tadi Pak Menko Marves sudah menggambarkan segera terkait dengan Revisi Peraturan Presiden tentang 3 BOP terkait struktur organisasi, penajaman tugas fungsi, kawasan, dan mekanisme pengangkatan pejabat pengelola. Penguatan Badan Otorita Pariwisata akan memastikan pengembangan destinasi berjalan optimal,” ujar Anas dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.
Strategi kedua untuk mendukung BBWI adalah dengan mempercepat transformasi digital di beragam bidang. Penerapan sistem kerja agile lintas otorita dengan memanfaatkan teknologi digital serta penerapan tata kelola layanan TIK yang terpadu, untuk pelayanan kepada stakeholder terkait.
“Kuncinya harapan kami adalah transformasi digitalnya jalan, sistem kerja agile lintas otorita ini menjadi penting dan perlu terus dipercepat,” ucapnya.
Sebagai upaya mendukung Pengembangan DPSP dan Program BBWI, Kementerian PANRB juga mengakomodasi usulan penambahan hari libur dan cuti bersama. Penambahan cuti bersama tersebut diharapkan dapat meningkatkan mobilitas dan pariwisata wisatawan nusantara di dalam negeri.
Langkah lain yang dikebut Kementerian PANRB adalah pemberdayaan UMKM dan PDN. Lewat kebijakan teranyar, PDN telah digunakan sebagai salah satu indikator pengukuran Reformasi Birokrasi (RB) Tematik.
Instansi pemerintah, termasuk kabupaten/kota, akan memiliki indeks Reformasi Birokrasi yang baik jika memiliki banyak belanja UMKM dan PDN dalam APBD-nya.
“Lewat upaya ini, nilai realisasi PDN telah mencapai Rp430,66 Triliun. Ini melebihi target dalam Instruksi Presiden No2/2022 yang sebesar 400 Triliun,” kata mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) ini.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta seluruh pihak baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah bekerja sama menyukseskan Pengembangan DPSP dan Program BBWI.
Ia menyoroti pentingnya bekerja sesuai dengan kapasitas masing-masing agar pekerjaan rumah yang terkait Pengembangan DPSP dan Program BBWI dapat segera diselesaikan.
“Kita harus memeriksa semua lini dan bagian kita masing-masing-masing. Saya tidak ingin ada proyek yang mangkrak. Rapat Evaluasi seperti ini sangat penting karena di bidang saya di marves kita lakukan evaluasi dan kita pastikan agar proyek tidak mangkrak,” tegas Luhut.
Program BBWI merupakan bentuk inisiatif dalam meningkatkan minat masyarakat untuk berwisata dalam negeri. BBWI menyediakan beraneka ragam paket wisata menarik, mulai dari penawaran istimewa untuk menginap dan bersantap di hotel mewah sampai penerbangan antar pulau dengan harga terjangkau.
Menteri PANRB gencarkan empat kebijakan strategis dukung program BBWI
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Abdullah Azwar Anas saat Rapat Koordinasi Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/7/2023). (ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB.)
