Selatpanjang (ANTARA) - Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil menandantangani pakta integritas bantuan teknis penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) RI.
Bantuan tersebut disalurkan melalui Anggaran Belanja Tambahan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (ABT BA BUN) tahun 2023. Dukungan ini diwujudkan karena salah satu wilayah di Kabupaten Kepulauan Meranti masuk ke dalam 500 daerah yang paling diminati investasinya di Indonesia.
Dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan Bantuan Teknis Penyusunan RTDR tersebut, Direktorat Jenderal Tata Ruang memandang perlu berkoordinasi dan memastikan komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota.
Kegiatan persiapan sekaligus Penandatanganan Pakta Integritas dilaksanakan di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, Senin, dihadiri langsung Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia, Ir Gabriel Triwibawa.
Selain Bupati juga hadir Sekretaris Daerah, Bambang Suprianto, Plt Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko beserta Kepala Bidang Tata Ruang Widya Puspasari dan Analis Penataan Kawasan di Dinas PUPR, Ratih Mayank Sari.
Plt Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko mengatakan Kepulauan Meranti merupakan salah satu daerah di Riau yang mendapatkan bantuan tersebut. Tentunya hal itu, menjadi apresiasi tersendiri untuk Pemkab Kepulauan Meranti.
"Alhamdulillah, Meranti menjadi salah satu dari 115 kabupaten di Indonesia yang mendapat bantuan ABT ini. Kami menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kementerian ATR/BPN, yang telah memberi kesempatan dan mempercayai kami untuk bisa mengelola ABT ini. Sehingga apa yang menjadi cita-cita presiden, bisa kami wujudkan di daerah,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Bidang Tata Ruang Widya Puspasari menyebutkan saat ini Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau masuk ke dalam 500 daerah yang paling diminati investasinya di Indonesia.
Untuk itu pihaknya sangat memerlukan bantuan teknis untuk penyusunan RDTR kawasan tersebut.
"Hal ini mengingat wilayah Merbau merupakan salah satu daftar investasi kegiatan nasional di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kami berharap dengan adanya bantuan teknis penyusunan RDTR kawasan perkotaan Teluk Belitung dapat memberikan kepastian hukum bagi investor, sehingga diharapkan banyak investasi yang masuk dan dapat meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi," kata Widya Puspasari.
Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil SH menyatakan pihaknya berkomitmen dengan jajarannya, untuk mengimplementasikan arahan Presiden Jokowi. Yakni membentuk RDTR berbasis digital dan mengintegrasikan dengan aplikasi OSS.
Ia sangat mengapresiasi jika Kementerian ATR/BPN akan mengusulkan Anggaran Biaya Tambah (ABT) ke Kementerian Keuangan. Dari awal ia menjadi Bupati, Adil sudah berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam proses perijinan.
Ia juga berharap penyusunan RDTR Teluk Belitung Kecamatan Merbau segera rampung mengingat kecamatan tersebut merupakan wilayah investasi kegiatan nasional di Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Kami sangat memerlukan bantuan teknis dalam penyusunan RDTR khususnya kawasan perkotaan Teluk Belitung Kecamatan Merbau. Di sisi lain, kondisi masyarakat miskin ekstrem membuat kami harus segera menyelesaikan RDTR ini agar investasi yang masif terjadi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pembangunan daerah juga harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang agar dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.
"Pembangunan daerah juga harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan peluang dan keterbatasan sumber-sumber daya yang dimiliki daerah, tingkat keterkaitan dengan pusat serta minat investasi yang akan dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun dari sektor swasta," tambahnya.
Berita Lainnya
Konsultasi publik RDTR Teluk Belitung, PUPR Meranti minta dukungan
19 September 2024 14:55 WIB
Pemkab Meranti lakukan Pra Validasi KLHS RDTR Kota Selatpanjang
24 January 2024 17:20 WIB
Bupati Bengkalis minta RDTR selaras dengan visi Kepala Daerah
08 December 2022 17:37 WIB
Kementerian ATR/BPN serahkan RDTR IKN pada Tim Transisi Otorita IKN Nusantara
20 August 2022 15:16 WIB
Pemkab Siak bahas RDTR Tanjung Buton dengan Kementerian ATR/BPN
21 October 2021 20:41 WIB
Menteri ATR BPN ke Dumai, Walikota Paisal minta Bantek RDTR kecamatan
03 September 2021 14:12 WIB
Ranperda RDTR OSS disahkan, urus izin investasi tak perlu datang ke Siak
15 September 2020 22:41 WIB
Kementerian ATR/BPN libatkan kampus identifikasi dan inventarisasi Tanah Ulayat
05 September 2024 14:27 WIB