Pemkab Siak bahas RDTR Tanjung Buton dengan Kementerian ATR/BPN

Siak (ANTARA) - Bupati Siak Alfedri didampingi Wakil Bupati Husni Merza, mengikuti rapat Forum Group Discussion (FGD) ke-4 dan Konsultasi Publik (KP) ke-2 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Arahan Prioritas Nasional di Sekitar Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB).

Pada kesempatan tersebut hadir Deputi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Adrianus Akasa Ajie Dharma. Selain juga dihadiri Tim Leader Penyusunan Perencanaan KITB Adam Syah Adikara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Permukiman (PU Tarukim) Kabupaten Siak Irving Kahar, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Amin Budyadi, serta OPD terkait lainnya.

"Tentu dengan adanya RDTR akan memberikan kepastian bagi calon investor dan bagi kita pemangku kepentingan dalam pengembangan dan penataan kawasan industri, karena sudah diatur secara detail. Dan akan ada kemudahan berinvestasi karena ini akan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), jadi para investor apabila mau berinvestasi di KITB tinggal melihat di OSS dan dilihat RDTRnya" kata Bupati, Kamis.

Lebih lanjut Alfedri menambahkan, KITB terus berbenah sebagai lahan investasi yang menjanjikan. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, yang dapat dikembangkan sebagai kawasan investasi strategis nasional.

Potensi dan peluang investasi di KITB sebetulnya suatu kawasan yang sudah dirancang dan ada di dalam RT/RW provinsi dan kabupaten. Bahkan juga kawasan pelabuhan ini sudah masuk di rencana induk kepelabuhanan dari kementerian perhubungan.

"Ke depan Buton ini akan menjadi kawasan pertumbuhan baru yang mandiri, tidak merupakan pengembangan dari kawasan ibu kota Kecamatan Sungai Apit," ujarnya.

Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Adrianus Akasa Ajie Dharma mengatakan, bahwa pihaknya telah memberikan kemudahan pelayanan perizinan dengan sistem. Yang mana dapat mempermudah investasi masuk di kawasan rencana detail tata ruang seperti di Kawasan Industri Tanjung Buton.

"Kita membuka kemudahan pelayanan dan perijinan RDTR melalui OSS, berarti nanti ada terkait dengan sistem yang bisa membantu mempermudah investasi masuk di kawasan yang sudah kami siapkan RTDRnya. Semisal di RDTR Tanjung Buton," tuturnya.