Menteri ATR BPN ke Dumai, Walikota Paisal minta Bantek RDTR kecamatan

Dumai (ANTARA) - Kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) RI Sofyan A Djalil ke Kota Dumai, dimanfaatkan Wali Kota Paisal untuk meminta lagi dukungan bantuan teknis rencana detail tata ruang (RDTR) khusus cakupan dua kecamatan.

Menurut Paisal, Bantek RDTR diberikan Kementerian ATR BPN ini sangat membantu pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan mendukung dan menumbuhkan iklim investasi.

Dumai, lanjut Paisal, sebelumnya sudah menerima Bantek RDTR tiga kecamatan, yaitu Sungai Sembilan, Dumai Kota dan Kecamatan Medang Kampai.

"Kami berharap kepada Menteri ATR BPN agar dibantu lagi Bantek RDTR dalam rangka menunjang percepatan perizinan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) untuk cakupan wilayah dari Kecamatan Dumai Timur menuju Bukit Kapur," kata Paisal kepada pers, Jumat.

Dijelaskan Paisal, Pemkot Dumai telah bergerak cepat untuk menjalankan Bantek RDTR dengan menerbitkan peraturan walikota, sehingga dapat leluasa meningkatkan daya investasi sesuai ketentuan berlaku.

Terkait kunker Menteri Sofyan Djalil, Wako Paisal menyampaikan apresiasi dan merasa berbangga hati serta senang karena sangat mendukung permasalahan pertanahan di Dumai.

Dalam kunker Menteri ATR BPN Sofyan Djalil ke Dumai pada Kamis (2/9) kemarin, diserahkan simbolis 30 sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari keseluruhan sebanyak 1.555 bidang di Dumai, terdiri perorangan 1.517 bidang, rumah ibadah dan wakaf 4 bidang, Pemko Dumai 30 bidang dan Barang Milik Negara (BMN) 4 bidang.

Menteri Sofyan Djalil yang didampingi Gubernur Riau Syamsuar dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau M Syahrir dan Kepala Kantor Pertanahan Dumai Robert H Sirait ini kunker dengan agenda penyerahan sertipikat tanah untuk rakyat dilaksanakan secara virtual dan disaksikan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau sebanyak kurang lebih 5.000 sertipikat.

Dalam kata pengantar, Menteri Sofyan menjelaskan bahwa PTSL salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo tentang administrasi pertanahan yang selama ini masih banyak masalah.

Baca juga: Jerman hibahkan Rp180 miliar tangani abrasi Riau

"Akibatnya akan terjadi konflik. Tanah-tanah instansi yang bermasalah, tanah pemerintah banyak yang hilang dan diklaim oleh orang lain, dokumen yang tidak jelas itu terjadi di seluruh Indonesia. Belum lagi konflik di tengah masyarakat karena persoalan tanah," ucap Sofyan.

Permasalahan ini juga disebabkan karena dulu teknologi masih belum sebaik sekarang, pengukuran tidak disiplin, dan masih banyak persoalan-persoalan lain yang mengakibatkan beban luar biasa bagi masyarakat.

"Presiden memiliki atensi besar terkait permasalahan pertanahan ini, dan menargetkan di Tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar," ungkapnya.

Ditambahkan Menteri Sofyan, jika seluruh tanah telah terdaftar, masyarakat tidak perlu khawatir lagi tentang konflik terjadi karena telah mendapatkan kekuatan hukum kuat atas hak milik tanah dan juga bisa meningkatkan perekonomian.

Baca juga: Resmikan Kantor ATR/BPN Pekanbaru, Sofyan Djalil: tanahnya luas sekali