Den Haag (ANTARA) - Indonesia akan mendorong dialog para pihak secara global untuk membicarakan kerangka etika pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam militer.
Kerangka etika tersebut mempertimbangkan karakteristik unik kecerdasan buatan dan potensinya dalam menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto.
"Indonesia akan terus terlibat dalam forum global yang mencoba memperkuat pendekatan untuk pengembangan AI yang bertanggung jawab di bidang militer," kata Andi, Kamis, dalam sesi penutupan konferensi pengembangan AI bertanggungjawab dalam militer (REAIM 2023) yang digelar oleh Pemerintah Belanda di Den Haag.
Dalam sesi tersebut setiap negara peserta mendapat kesempatan selama tiga menit untuk menyampaikan pandangan akhirnya.
Konferensi yang digelar pada 15-16 Februari tersebut diikuti ratusan peserta dari 70 negara.
Konferensi ini menghasilkan Seruan Aksi yang ditandatangani oleh 61 negara, termasuk Indonesia, China dan Amerika Serikat.
Perkembangan AI, kata Andi, akan mengubah drastis peperangan dan mendorong revolusi militer.
"Apakah revolusi ini akan menghadirkan senjata penting, senjata sempurna yang menjamin kemenangan atau menawarkan platform baru yang membuat perang tidak bisa dimenangi. Perang menjadi ketinggalan zaman," kata dia.
Menurut Andi, sistem otonomi menciptakan risiko bahwa pemimpin akan memilih menggunakan senjata otonom dibandingkan dengan penyelesaian non-militer. Dalam hal ini, batasan untuk melakukan aksi militer akan lebih rendah.
Jika senjata otonom semakin sering digunakan, maka akan ada risiko aksi militer semakin cepat diputuskan sehingga mempersempit ruang untuk negosiasi diplomatik.
Andi juga memperingatkan adanya risiko teknologi ini bisa diakses oleh berbagai pihak, termasuk kelompok teroris, mengingat rendahnya biaya yang diperlukan untuk mengembangkan platform kecerdasan buatan.
"Perkembangan kecerdasan buatan dalam militer menimbulkan berbagai risiko yang harus dihadapi, termasuk risiko etika," kata dia.
Baca juga: Inggris pertimbangkan kelebihan tanah militer untuk tempat tinggal pencari suaka
Baca juga: Presiden AS Joe Biden setujui lebih banyak bantuan militer untuk Ukraina
Berita Lainnya
Peduli pelaku UMKM di daerah, pemerintah daerah bersama OJK Riau dan BRK Syariah gelar Business Matching serta Literasi Keuangan
17 May 2024 10:11 WIB
Aktivitas naik, Badan Geologi Kemen ESDM perluas jarak bahaya Gunung Slamet
17 May 2024 10:07 WIB
Nilai tukar rupiah melemah dipengaruhi sentimen suku bunga kebijakan AS
17 May 2024 10:02 WIB
PTPN Group raih penghargaan BUMN Entrepreneurial Marketing Award kategori The Most Promising Company in Strategic Marketing
17 May 2024 9:58 WIB
Dewi Sandra berikan dukungan untuk Palestina di forum Brave Beauty Summit Qatar
16 May 2024 17:09 WIB
Gunung Ibu di Pulau Halmahera, Maluku Utara kini berstatus awas
16 May 2024 16:57 WIB
Komang Ayu tuntaskan rubber game dan berhak maju ke perempat final Thailand Open
16 May 2024 16:53 WIB
BRK Syariah bahas sinergi dan optimalisasi keuangan melalui sukuk negara
16 May 2024 16:44 WIB