Wacana tuan rumah Porwil Sumatera, DPRD Riau angkat bicara soal kesiapan anggaran

Pekanbaru (ANTARA) - Ketua Komisi V DPRD Riau Robin P Hutagalung meminta agar Pemprov Riau mengkaji berbagai aspek terkait kesiapannya menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) se-Sumatera pada tahun 2023 ini.

"Kami memberikan masukan pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) untuk melihat berbagai aspek, baik itu soal kesiapan kita. Mencermati aspek hukumnya dan cermat dalam aspek anggaran," kata Robin P Hutagalung di Pekanbaru, Selasa.

Robin mengatakan untuk penganggaran Porwil diperlukan payung hukum yang menaunginya. Dia tidak ingin menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Apalagi pelaksanaan Porwil direncanakan berlangsung dalam waktu tak lama lagi pada Oktober-November 2023 mendatang, sedangkan terkait penganggarannyabelum jelas.

"Penganggaran jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari. Harus dipertimbangkan kondisi keuangan daerah. Jika dipaksakan ke APBD P akan berisiko. Untuk itu, perlu regulasi yang jelas," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau Syafruddin Poti meminta Gubernur Syamsuar menyurati pemerintah pusat terkait keputusan final untuk menjadi tuan rumah Porwil. Sebab, hal ini membutuhkan dukungan sarana dan prasarana di daerah.

"Memang anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana belum ada. Jadi kami minta SK bahwa Provinsi Riau sebagai tuan rumah. Terkait sumber dananya kita cari regulasi yang tepat," tuturnya.

Poti menuturkan berdasarkan rencana KONI Riau, anggaran yang diperlukan sekitar Rp22,9 miliar. Namun, pihaknya belum melihat rincian proposalnya.

"Maka kita berbicara tentang dari mana sumber dananya? Kalau pergeseran harus ada peraturannya. Kalau APBD Perubahan harus ada usulan," ucapnya.

Sebelumnya KONI Pusat mengusulkan wacana Porwil digelar di Riau setelah Provinsi Aceh dan Jambi menolak menjadi tuan rumah ajang olahraga multicabang itu.