Pekanbaru (ANTARA) - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023 sudah semakin dekat. Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, masih banyak terjadi pada proses penerimaan terutama mengenai sistem zonasi dan kekurangan kelas.
Anggota Komisi V DPRD Riau Sugianto di Pekanbaru, Senin, menyampaikan sejumlah sorotan dan kritikan kepada Pemprov Riau soal kebijakan pendidikan. Dia juga menagih janji Pemprov Riau untuk menambah tiga Sekolah Menengah Atas (SMA) baru di Kota Pekanbaru, sesuai rencana pada tahun 2022 lalu.
"Masalah penerimaan siswa baru saya harapkan tidak jadi kendala lagi di kemudian hari, di tahun ini khsusunya. Kami minta tiga sekolah baru di Pekanbaru yang telah dijanjikan itu direalisasikan. Jangan beri harapan saja. Akhrinya itu hanya jadi omongan dan tidak direalisasikan," ungkap Sugianto.
Menurut dia, apa yang telah dijanjikan oleh Pemprov Riau melalui Dinas Pendidikan seharusnya bisa direalisasikan. Sebab bila tidak, maka akan menjadi kebohongan publik. Selain persoalan penambahan sekolah dan kelas baru, Sugianto juga menuntut adanya perhatian Disdik Riau terhadap sekolah swasta.
"Saya sayangkan Pemprov Riau tidak memperhatikan sekolah swasta. Kalau sistem zonasi itu harusnya awalnya niatnya bagaimana sekolah negeri dan swasta sama kualitasnya. tapi tidak ada tercermin anggaran sedikitpun membantu sekolah swasta di Riau," tuturnya.
Dari hasil kunjungan dirinya ke beberapa wilayah, ternyata sampai saat ini masih banyak anak putus sekolah. Dimana salah satu persoalannya ialah susahnya untuk masuk ke sekolah negeri karena berdasarkan zonasi dan terbatas oleh kuota. Maka dari itu, bantuan terhadap sekolah swasta menjadi salah satu solusi agar persebaran siswa bisa merata.
"Ternyata banyak sekali anak putus sekolah. Apa yang dilakukan Pemprov Riau? Mau ditarok di mana anak-anak itu nanti? Sementara swasta tidak diperhatikan dengan alasan yang tidak jelas. Sekolah negeri ini juga tidak menjamin. SMA Plus aja kebanggaan Riau tidak lolos akreditasi," kata dia.
