Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan mendukung Polri dan TNI yang bakal mengawal seluruh kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan pembangunan yang merata di Papua.
"Kami melihat ada komitmen Polri dan TNI demi Papua yang semakin baik dan sejahtera," kata Edi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, kehadiran Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Papua dalam beberapa hari ini membawa kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan untuk masyarakat papua.
"Seluruh program pemerintah sudah baik. Tinggal perlu pengawasan Polri dan TNI agar semua program pemerintah untuk kesejahteraan bisa diterima dengan baik," kata akademisi dari Universitas Bhayangkara Jakarta ini.
Melihat sinergi Polri dan TNI selama ini yang kerap turun ke bawah, Edi yakni kehadiran Polri dan TNI akan membuat Papua semakin kondusif, pembangunan semakin merata dan program kesejahteraan yang disampaikan pemerintah akan berdampak baik terhadap masyarakat.
Tentang aparat keamanan yang bakal menerapkan dua pendekatan keamanan di Papua yakni lunak (soft aproach) dan pendekatan keras (hard aproach), Edi mengatakan pendekatan keras perlu dilakukan jika ada gangguan keamanan.
"Namun demikian, kami tetap meminta Polri dan TNI tetap mengedepankan pendekatan lunak di lapangan," katanya.
Sebelumnya, dalam acara Pengarahan Panglima TNI dan Kapolri kepada Prajurit TNI dan Polri di Wilayah Papua, Senin, Kapolri mengatakan TNI dan Polri terus mengawal kebijakan Presiden Joko Widodo dalam pemerataan pembangunan di Papua.
Kapolri mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengetahui kendala dalam program pembangunan infrastruktur di Bumi Cenderawasih itu.
"Program prioritas di Papua, di antaranya pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian," katanya.
Selain itu, kata dia, TNI dan Polri mengawal proyek strategis pemerintah di Papua, di antaranya pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) pengembangan bandara, beberapa program terkait pemekaran, penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua, dan Papua Barat.
Baca juga: Kelompok bersenjata Papua tembaki pesawat sipil mendarat di Bandara Oksibil
Baca juga: Pemprov Papua Barat menggeser 94 ASN ke Provinsi Papua Barat Daya
