Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan penerbitan Keputusan Presiden tentang penghentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menanti kajian terkait tingkat imunitas masyarakat terhadap virus atau sero survei.
"(Berkas) belum sampai ke meja saya. Karena ini menyangkut sero survei, menyangkut kajian yang saya minta harus detail jangan sampai fail (gagal/salah) memutuskan sehingga sebaiknya kita sabar menunggu," kata Jokowi usai meresmikan Stasiun Manggarai Tahap I di Jakarta, Senin.
Dia menyampaikan jika sero survei sudah berada di atas 90 persen, maka peningkatan COVID-19 di negara lain semestinya tidak akan menjadi masalah bagi Indonesia, karena imunitas masyarakat sudah baik.
"Asal nanti sero survei kita sudah di atas 90 persen, ya artinya kita imunitasnya sudah baik. Ada apapun dari manapun seharusnya ya nggak ada masalah," kata Jokowi.
Dia menyampaikan saat ini kasus konfirmasi harian sudah turun di bawah 1.000, namun penurunan itu harus dipastikan karena imunitas masyarakat sudah lebih baik atau hal lain.
"Itu yang harus dilihat, dikaji di situ. Jadi, tunggu kajian dari Kementerian Kesehatan, para pakar dan epidemiolog agar memutuskannya nanti benar," jelasnya.
Presiden pun kembali menekankan keputusan tentang penghentian PPKM akan dilakukan pada akhir tahun atau awal tahun, masih menanti sero survei dan kajian lain.
Baca juga: Presiden Jokowi sebut harga barang terkendali jelang Natal dan Tahun Baru 2023
Baca juga: Presiden Jokowi resmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi
Presiden Jokowi katakan Keppres penghentian PPKM tergantung kajian sero survei
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kiri) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) berjalan di area stasiun usai menumpang kereta Light Rail Transit (LRT) dari Stasiun Harjamukti di Stasiun Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Senin (26/12/2022). Presiden berharap proyek LRT Jabodebek yang perkembangannya telah mencapai 85 persen itu bisa beroperasi dan digunakan masyarakat pada Juli 2023. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.)
