Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo memahami rencana Pemerintah menghentikan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
"Sehingga, apa yang Presiden Jokowi rencanakan sudah melalui rencana matang. DPR bisa memahami rencana itu. Tapi ada beberapa catatan agar apa yang direncanakan itu bisa lebih baik lagi," kata Rahmad di Jakarta Kamis.
Rahmad meyakini rencana penghentian PPKM itu sudah melalui kajian mendalam, mendengar masukan dari para ahli, serta melihat fakta di lapangan, termasuk jumlah kasus harian dan fatality rate COVID-19.
Namun, diamengingatkan seluruh pihak tetap harus menggiatkan disiplin protokol kesehatan, pola hidup sehat, dan vaksinasi, meskipun Pemerintahmenyudahi PPKM.
"Meski suasana sudah cukup baik, semua jangan lengah. Jangan sampai menganggap COVID-19 tidak berbahaya, tetap melindungi diri dengan prokes," katanya.
Dia mengatakan suntikan vaksin dosis ketiga atau booster di Indonesia masih rendah. Padahal, menurutnya, di beberapa negara sudah menjalankan suntikan ke empat atau booster kedua. Oleh karena itu, katanya, gerakan vaksinasi COVID-19 harus terus disampaikan ke publik.
"Meski langkah Pemerintah bisa dipahami, saya kira tetap semua melakukan dengan penuh tanggung jawab. Silakan liburan akhir tahun, tapi tetap prokes dan vaksinasi," tambahnya.
Pemerintah membatasi pergerakan masyarakat beberapa bulan sejak COVID-19 ditemukan di Indonesia pada awal 2020. Pemerintah pun memutuskan memperpanjang PPKM dengan level hingga 9 Januari 2023.
Dengan semakin terkendalinya penanganan COVID-19, Presiden Joko Widodo membuka peluang untuk Pemerintah Indonesia menyudahi PPKM. Jokowi berharap bisa mendapat kajian dari Kementerian Kesehatan mengenai kondisi pandemi saat ini, sebagai landasan untuk menerbitkan keputusan presiden tentang penghentian PPKM.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B.Sukamdani menyambut baik rencana Presiden menghentikan PPKM berlevel. Dia optimistis kebijakan itu akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca juga: Presiden Jokowi sebut Pemerintah akhir tahun mungkin nyatakan PPKM berhenti
Baca juga: Waspada COVID-19, Pekanbaru kembali terapkan PPKM level 1
Anggota DPR pahami rencana pemerintah untuk menghentikan PPKM
Sejumlah anak menaiki wahana di ruang publik, Taman Merdeka, Depok, Jawa Barat, Minggu (13/11/2022). (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/foc)
