Pemkab Siak antisipasi lonjakan harga pangan

id Krisis, pangan, Pemkab, Siak

Pemkab Siak antisipasi lonjakan harga pangan

Wakil Bupati Siak rapat tim verifikasi dan validasi Pemetaan Kerentana dan Ketahan Pangan (FSVA) tahun 2022.(ANTARA/HO-Pemkab Siak)

Siak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Siak mengantisipasi krisis pangan dan lonjakan harga kebutuhan pokok dengan melakukan verifikasi data valid yang dilaporkan secara berkala dari setiap kampung atau desa yang dianggap rentan.

Wakil Bupati Siak, HusniMerza, di Siak, Jumat, menyatakan,pemerintah daerah harus memiliki data cadangan pangan beras. Pasalnya jika dihitung produksi padi dari sawah yang dimiliki saat ini, tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan beras di kabupaten Siak.

“Makanya kita masih bergantung dengan beras dari beberapa daerah di luar Riau. Karena produksi beras dari hamparan sawah yang kita miliki, belum bisa memenuhi kebutuhan 459 ribu jiwa penduduk kabupaten Siak," kata Husni.

Selain itu, ujar dia, tidak semua orang Siak bisa makan beras dari Kecamatan Bungaraya atau Sabak Auhyang saat ini menjadi lumbung padi. Ada yang seleranya makan dengan jenis Beras Anak Daro, Sumatera Barat dan Putri Palembang, Sumatera Selatan.

“Saya tak tahu nih apakah kita punya data, beras apa saja yang dimakan masyarakat kita apakah Ramos Super, Anak Daro, Belida, Putri Palembang dan lain-lain. Kalau bisa, kita punya data secara berkala dilaporkan ke pimpinan. Kemudian berapa sesungguhnya, beras di atas dalam satu bulan masuk ke kabupaten Siak," papar Husni.

Tujuannya, masih menurut dia, adalah untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu hal, misalnya kalau terjadi insiden yang tidak diinginkan seperti kejadian putus jalan perbatasan Riau dan Sumbar.

“Diprediksi puncak krisis pada empat bulan ke depan, kita harus bisa mengendalikan ketersediaan bahan pokok beras di daerah termasuk harga yang terjangkau,” kata dia.

Makanya, kata dia, saat rapat bersama presiden disarankan adanya kerja sama antar daerah, selain memitigasi berapa ketersediaan pangan agar jangan sampai ada masyarakat menjerit tak dapat beli beras.

"Pemerintah bertanggungjawab memastikan warganya punya beras dan bahan pokok tersedia di pasar dengan harga yang terjangkau, itu intinya,” tutur Husni Merza.