Siak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Siak mengantisipasi krisis pangan dan lonjakan harga kebutuhan pokok dengan melakukan verifikasi data valid yang dilaporkan secara berkala dari setiap kampung atau desa yang dianggap rentan.
Wakil Bupati Siak, HusniMerza, di Siak, Jumat, menyatakan,pemerintah daerah harus memiliki data cadangan pangan beras. Pasalnya jika dihitung produksi padi dari sawah yang dimiliki saat ini, tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan beras di kabupaten Siak.
“Makanya kita masih bergantung dengan beras dari beberapa daerah di luar Riau. Karena produksi beras dari hamparan sawah yang kita miliki, belum bisa memenuhi kebutuhan 459 ribu jiwa penduduk kabupaten Siak," kata Husni.
Selain itu, ujar dia, tidak semua orang Siak bisa makan beras dari Kecamatan Bungaraya atau Sabak Auhyang saat ini menjadi lumbung padi. Ada yang seleranya makan dengan jenis Beras Anak Daro, Sumatera Barat dan Putri Palembang, Sumatera Selatan.
“Saya tak tahu nih apakah kita punya data, beras apa saja yang dimakan masyarakat kita apakah Ramos Super, Anak Daro, Belida, Putri Palembang dan lain-lain. Kalau bisa, kita punya data secara berkala dilaporkan ke pimpinan. Kemudian berapa sesungguhnya, beras di atas dalam satu bulan masuk ke kabupaten Siak," papar Husni.
Tujuannya, masih menurut dia, adalah untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu hal, misalnya kalau terjadi insiden yang tidak diinginkan seperti kejadian putus jalan perbatasan Riau dan Sumbar.
“Diprediksi puncak krisis pada empat bulan ke depan, kita harus bisa mengendalikan ketersediaan bahan pokok beras di daerah termasuk harga yang terjangkau,” kata dia.
Makanya, kata dia, saat rapat bersama presiden disarankan adanya kerja sama antar daerah, selain memitigasi berapa ketersediaan pangan agar jangan sampai ada masyarakat menjerit tak dapat beli beras.
"Pemerintah bertanggungjawab memastikan warganya punya beras dan bahan pokok tersedia di pasar dengan harga yang terjangkau, itu intinya,” tutur Husni Merza.
Berita Lainnya
PBB: Krisis Suriah merupakan refleksi kegagalan kolektif kronis upaya perdamaian
06 December 2024 13:16 WIB
Tantangan dan harapan ekonomi Indonesia 2025
01 December 2024 16:34 WIB
MPR dukung Presiden Prabowo Subianto bangun kolaborasi global hadapi krisis iklim
19 November 2024 13:10 WIB
Menguatkan sektor UMKM di tengah ancaman krisis ekonomi global
08 November 2024 10:59 WIB
Komisi I DPR: UU pelarangan UNRWA perparah situasi krisis pengungsi Palestina
31 October 2024 17:04 WIB
PM Inggris David Lammy tegaskan dukungan bagi PBB di tengah krisis Timur Tengah
18 October 2024 14:16 WIB
PBB mengingatkan semakin memburuknya krisis kemanusiaan dan pengungsi Lebanon
02 October 2024 10:05 WIB
Aljazair akan pasok bahan bakar ke Lebanon bantu atasi krisis listrik
19 August 2024 10:34 WIB