Bengkalis (ANTARA) - Bupati Bengkalis Kasmarni mengikuti Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwakili Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Didik Agung Widjanarko dan Kepala Daerah se-Provinsi Riau di Pekanbaru, Selasa.
Bupati Kasmarni menyambut baik kegiatan rakor ini, program pemberantasan korupsi terintegrasi dilatarbelakangi oleh keinginan bersama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Program pemberantasan korupsi terintegrasi merupakan satu tools yang paling efektif untuk mencegah tindakan yang berpotensi atau tindakan yang mengarah kepada korupsi, agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik, dengan pola ini juga akan mudah bagi KPK untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah," terangnya.
Usai Rakor ini KPK menyerahkan Plakat Apresiasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Riau untuk tahun 2021. Kabupaten Bengkalis berhasil mendapatkan tiga kategori penghargaan.
Dua penghargaan diterima Bupati Kasmarni, sedangkan satu penghargaan diterima oleh Kepala Kantor BPN Bengkalis.
Penghargaan yang diterima Bupati Kasmarni yakni kategori Penyelamatan Aset (sertifikat jumlah terbanyak), kemudian kategori Optimalisasi Pajak Daerah (capaian piutang tertagih besar dari 15 persen), sedangkan yang diterima Kepala BPN Bengkalis adalah untuk kategori Kantor pertanahan (jumlah sertifikat terbit).
Berita Lainnya
Bengkalis berupaya tekan inflasi
18 December 2024 18:15 WIB
BRK Syariah berikan ambulans ke Pemkab Bengkalis
17 December 2024 10:59 WIB
Kenduri Melayu Ratib Togak, wadah jaga nilai budaya melayu
14 December 2024 15:00 WIB
Pemkab Kepulauan Seribu dorong kelompok nelayan untuk tingkatkan produksi ikan
10 December 2024 17:01 WIB
Pemkab Flotim: Terima kasih bantuan ANTARA bagi korban erupsi
01 December 2024 14:50 WIB
Kunjungi Mandau, Kapolda Riau sebut Pilkada di Bengkalis berjalan kondusif
30 November 2024 13:42 WIB
Pemkab Kuansing gelar lomba yel-yel makan ikan untuk anak TK
19 November 2024 17:07 WIB
Kampar teken MoU dengan KPU dan Bawaslu terkait NPHD Pilkada
17 November 2024 13:21 WIB