Pekanbaru (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar kegiatan Sosialisasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), bertempat di Ballroom Gedung Afifa, Selat Panjang, pada Kamis (11/9/2025).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Yeni Nel Ikhwan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Kemenkum Riau dalam mendorong terbentuknya Posbankum di seluruh desa/kelurahan.
“Kami menyambut baik inisiatif ini. Posbankum akan menjadi sarana penting bagi masyarakat, khususnya di tingkat desa, untuk mendapatkan akses keadilan dan pendampingan hukum secara lebih mudah dan dekat,” ujarnya.
Sosialisasi ini menghadirkan Penyuluh Hukum Kemenkum Riau sebagai narasumber bersama Asisten Bupati dan Kabag Hukum Kabupaten Meranti sebagai moderator.
Materi yang disampaikan menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam mendukung keberadaan Posbankum, termasuk penunjukan paralegal desa yang nantinya menjadi ujung tombak pendampingan hukum bagi masyarakat.
Kadiv P3H menegaskan bahwa pembentukan Posbankum sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia terkait reformasi hukum, serta menjadi prioritas nasional untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, memperoleh hak atas bantuan hukum.
“Melalui Posbankum, kita ingin memastikan bahwa prinsip setahun bekerja, bergerak–berdampak benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Inilah bukti nyata hadirnya negara melalui layanan hukum yang inklusif hingga ke desa-desa,” tegas Yeni.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Kepulauan Meranti. Kehadiran mereka menjadi langkah awal yang signifikan dalam mempercepat target 100% pembentukan Posbankum di seluruh wilayah Meranti.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan desa dapat segera menindaklanjuti pembentukan Posbankum, sehingga masyarakat Meranti dapat merasakan langsung manfaat layanan hukum yang adil, mudah diakses, dan berkelanjutan.
