Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengevaluasi kinerja penjabat (pj,) kepala daerah se-Indonesia guna mengetahui sejauh mana kinerja para pj. membangun daerah.
"Masa penjabat kepala daerah paling lama setahun dan bisa diperpanjang ataupun tidak, tergantung pada evaluasi dari Kemendagri," kata Tito Karnavian saat membuka sosialisasi Penilaian kepada Pj. Kepala Daerah secara virtual di Pangkalpinang, Kamis.
Tito menyebutkan pada tahun ini sebanyak 101 kepala daerah akan mengakhiri masa kepemimpinannya dan sisanya pada tahun 2023. Kursi kepala daerah sementara ini diisi oleh pj. kepala daerah hingga hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tanggal 27 November 2024.
"Semua pj. kepala daerah yang telah dilantik harus memahami akan tugas dan wewenang yang dimilikinya," kata Mendagri.
Ia menekankan bahwa seluruh pj. gubernur agar menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden RI melalui Mendagri, sekurang-kurangnya 3 bulan sekali.
Sementara itu, untuk pj. bupati/wali kota, menyampaikan laporannya kepada Mendagri melalui gubernur. Laporan ini yang akan menjadi bahan evaluasi.
Adapun yang menjadi pokok-pokok penilaian, yakni kepemimpinan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (utamanya aspek kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelaksanaan pelayanan publik), kewajiban dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.
Selain itu, lanjut dia, menjaga etika pribadi dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta menjalin hubungan kerja bersama forkopimda dan seluruh instansi vertikal di daerah.
Penjabat kepala daerah juga melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di dalamnya termuat beberapa poin, seperti kepatuhan pada pemerintah pusat, pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi, alokasi anggaran untuk Pemilu 2024, pembentukan dan efektivitas pelaksanaan tugas satgas pangan dan TPID, penataan tenaga honorer, serta menjaga iklim kondusif dan netralitas ASN.
Selain tugas dan wewenang tersebut, kata Tito, ada juga pembatasan kewenangan pj. kepala daerah ini, antara lain, melakukan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah, serta membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin mengatakan bahwa pihaknya akan segera mempersiapkan laporan kinerja, kemudian menyampaikannya kepada Presiden.
Ia mengatakan bahwa pihaknya akan langsung berdiskusi untuk mendata bahan laporan pertanggungjawaban selama 3 bulan masa kepemimpinannya.
Baca juga: Mendagri: Penempatan orang netral untuk isi jabatan "caretaker" gubernur di Papua
Baca juga: Mendagri Muhammad Tito Karnavian bagikan Bendera Merah Putih di Kabupaten Merauke
Berita Lainnya
Menpora Dito Ariotedjo sebut persiapan PON Aceh-Sumut sudah matang
18 May 2024 12:59 WIB
Honda Brio masih jadi tulang punggung penjulan kendaraan dari HPM
18 May 2024 12:53 WIB
Kemenkes pastikan langsung keamanan pangan dan pondokan bagi jamaah haji
18 May 2024 12:48 WIB
Pakar: Rem mobil dengan keadaan tidak baik bisa dideteksi sejak awal
18 May 2024 12:14 WIB
10 kiat dari Tropicana Slim untuk terhindar dari penyakit hipertensi
18 May 2024 11:58 WIB
Donnie Yen akan bintangi film spin-off "John Wick"sebagai Caine
18 May 2024 11:44 WIB
Nayeon TWICE menyatakan siap "comeback" solo pada Juni 2024
18 May 2024 11:36 WIB
Ucapan positif dapat bangun kesehatan mental dan kesejahteraan anak
18 May 2024 11:26 WIB