Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri terus mendorong percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah untuk 2022 supaya berjalan lebih maksimal.
"Kami senantiasa berkomitmen mendorong daerah agar mempercepat realisasi APBD, baik realisasi pendapatan maupun belanja. Karena itu, Tim Kemendagri memutuskan turun ke daerah meski pada hari libur," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni dalam keterangannya di Jakarta Senin.
Kami ini, sebagai upaya mendorong percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah kata dia Tim monitoring evaluasi dan asistensi Kementerian Dalam Negeri turun ke Kota Cilegon.
Dia menjelaskan kegiatan tersebut sengaja dilaksanakan pada hari libur agar tidak mengganggu konsentrasi jajaran aparatur sipil negara Pemerintah Kota Cilegon pada hari kerja.
Fatoni menyampaikan berdasarkan catatan Kemendagri realisasi pendapatan Kota Cilegon mencapai angka 50,09 persen atau menempati posisi ke-4 terendah se-Provinsi Banten.
Kemudian, realisasi belanja Kota Cilegon mencapai angka 38,30 persen dan menempatkan Kota Cilegon pada posisi ke-3 terendah se-Provinsi Banten.
"Hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat saat ini waktu realisasi sudah berada di pertengahan triwulan tiga untuk tahun anggaran 2022," kata Fatoni
Diketahui, permasalahan realisasi APBD terjadi akibat keterlambatan lelang pengadaan barang dan jasa, serta adanya penundaan administrasi pertanggungjawaban. Oleh karena itu, Fatoni menyarankan agar Pemkot Cilegon dapat melakukan lelang dini.
Sementara, katanya untuk administrasi pertanggungjawaban agar tetap disesuaikan dengan termin pembayaran. Langkah tersebut perlu dilakukan agar realisasi anggaran tidak menumpuk di akhir tahun.
Selain upaya tersebut, Pemkot Cilegon juga diminta membuat rencana kegiatan dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur. Dia mengatakan jika dalam penerapannya terdapat kendala dan keraguan, maka Pemkot Cilegon dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Tim Kemendagri.
"Segera penuhi komitmen target realisasi belanja sampai dengan akhir Agustus sekurang-kurangnya 51 persen," kata Fatoni
Dia juga berpesan agar Pemkot Cilegon dapat meningkatkan realisasi anggaran lebih maksimal. Sebab, upaya itu bakal mempengaruhi percepatan realisasi anggaran pada triwulan ke-4 lebih optimal.
“Perubahan APBD dipercepat dan saat melaksanakan (realisasi APBD) jangan cuma uangnya habis (diserap), tapi outputnya juga harus diperhatikan” tegas Fatoni.
Fatoni menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk membantu pengendalian inflasi di daerah. Hal itu kata dia sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
“Jangan lupa (penganggaran) untuk pengendalian inflasi di daerah. Bapak Presiden dan Bapak Menteri sudah mengingatkan terus loh. (penganggarannya) Bisa menggunakan BTT dan bisa digunakan juga buat bansos,” ujarnya.
Baca juga: Anggota Komisi XI DPR RI ingatkan soal inflasi tinggi pada APBN 2023
Baca juga: Presiden Jokowi: APBN Indonesia surplus sebesar Rp106 triliun
