Demo Mahasiswa Cipayung Plus Pekanbaru soal kebijakan pemerintah tak pro rakyat

Pekanbaru (ANTARA) - Cipayung Plus Pekanbaru yang merupakan gabungan sejumlah organisasi kemahasiswaan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Riau, Senin.

Mereka menyorot soal kebijakan pemerintah yang dinilai sama sekali tidak memihak kepada rakyat. Ada enam poin tuntutan yang disampaikan. Pertama yakni meminta Presiden untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Kemudian, massa mendesak Presiden RI untuk menstabilkan harga bahan pokok agar berpihak kepada masyarakat. Ketiga, Presiden RI dan DPR RI diminta untuk segera menstabilkan harga pupuk agar berpihak kepada masyarakat, terkhusus petani.

Poin keempat, meminta kepada Presiden RI untuk mengkaji ulang penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sehingga tidak menimbulkan kesengsaraan bagi petani.

Kelima, kepada Gubernur Riau diminta untuk mengkaji ulang penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dan melakukan penegakan hukum apabila terjadi perbuatan melawan hukum dalam penetapan harga TBS di Provinsi Riau.

Keenam, meminta Kepada DPRD Provinsi Riau untuk melaksanakan pengawasan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2021 juncto Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 77 Tahun 2020 tentang tata cara penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun di Provinsi Riau.

Mereka mengatakan, kenaikan PPN 11 persen dibarengi dengan kenaikan harga sejumlah bahan pokok menambah beban masyarakat. Belum lagi,soal harga TBS yang terjun bebas yang menggoyang perekonomian petani sawit. Kebijakan pemerintah dinilai menghasilkan kompleksitas bencana bagi masyarakat.

"Cipayung Plus Pekanbaru menyatakan sikap bahwa pemerintah telah gagal dalam pemenuhan hak masyarakat serta gagal dalam merumuskan kebijakan demi kesejahteraan masyarakat sehingga harus mengoreksi kembali setiap kebijakan yang telah dikeluarkan," papar massa orasi.

Usai menyampaikan aspirasi, masa aksi itu ditemui Anggota DPRD Riau Mardianto Mananyang mengapresiasi langkah mahasiswa sebagai langkah positif.

"Saya merasa sebagai wakil rakyat, ini adalah hal-hal positif yang akan dilanjutkan. Karena semua ajuan-ajuan yang disampaikan dari poin 1 sampai berikutnya, itu adalah tujuannya di luar DPRD. Kepada Presiden, kepada Gubernur. Cuma saluran untuk menyampaikannya itu adalah wakil rakyat. Salah satu wakil rakyatnya yang ada di Provinsi adalah kita DPRD Provinsi Riau," Mardianto Manan.

Mardianto mengatakan, bahwa tuntutan demo mahasiswa Cipayung Plus akan direkomendasikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Riau untuk dibuatkan tembusan langsung kepada Presiden RI dan Gubernur Riau.

"Maka kita sambut yang itu, kita sampaikan ke depan. Tentu unsurnya ini kepada pimpinan, kita sampaikan kepada pimpinan di lapangan. Pimpinan nanti merekom. Dan kami nanti akan meminta kepada pimpinan, supaya ini dibuatkan rekomendasi pengantar. Untuk dilampirkan disampaikan kepada terkait, apakah Presiden atau Gubernur," tutur Mardianto Manan.