Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mempercepat pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Riau 2022 karena per 20 Juni 2022 realisasinya baru 27-29 persen.
"Capaian realisasi anggaran yang masih rendah tersebut mulai dari realisasi SP2D sebesar Rp2,67 triliun atau 29,75 persen, realisasi SPJ sebesar Rp2,48 triliun (27,66 persen) dan realisasi pengerjaan kegiatan fisik baru tercapai sebesar 33,50 persen," kata Sekretaris Dearah Provinsi Riau SF Hariyanto di Pekanbaru, Selasa.
Ia mengatakan untuk target anggaran kas terealisasi Juni 2022 sebesar Rp4,96 triliun atau 55,25 persen dan target realisasi Rp2,67 triliun (29,75 persen).
Ia menyebutkan, pagu APBD Provinsi Riau 2022 sebesar Rp8,65 triliun dan anggaran murni Rp8,98 miliar dengan pergeseran II yang terdiri dari Rp5,52 triliun untuk belanja operasional, Rp1,55 triliun untuk belanja modal, Rp1,89 triliun belanja transfer dan Rp13 miliar untuk belanja tidak terduga.
"Karenanya, perlu dilakukan upaya strategis terkait dana alokasi khusus (DAK) fisik 2022 di antaranya mempercepat pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa. Kedua, melakukan pemenuhan persyaratan penyaluran DAK fisik berupa tinjauan APIP atas pelaksanaan DAK fisik tahun anggaran 2021," katanya.
Selain itu perlu segera mengajukan permintaan penyaluran DAK fisik ke KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa melalui aplikasi OMSPAN.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Indra menekankan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mengawasi anggotanya dan konsisten dalam menyusun laporan arus kas (LAK) sesuai dengan kebutuhan rill masing-masing OPD.
"Jangan sampai terjadi defisit anggaran. Saya berharap bulan depan kita sudah masuk 10 besar untuk merealisasi serapan keuangan," katanya.
Rendah realisasi pencarian, Pemrov Riau dorong SKPD percepat kegiatan APBD 2022
Ilustrasi - Pelabuhan Dumai yang mendukung kegiatan ekspor CPO asal Riau. (ANTARA/HO-Humas Pelindo)
