Jalur Roro Dumai-Malaka dibahas

Pekanbaru (ANTARA) - Gubernur Riau Syamsuardan Konsul Jenderal (Konjen) Republik Indonesia untuk Johor Bahru Sigit S Widiyantomelakukan pertemuan membahas berbagai masalah mulai dari penadah narkoba, tenaga kerja luar negeri hinggapembangunan Jalur Roro Dumai-Malaka (Malaysia)

"Kebijakan pembangunan Roro Dumai-Malaka ini sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bahkan sudah digaungkan oleh Presiden Jokowi pada saat kunjungan kerja ke Dumai beberapa waktu lalu," kata Syamsuar saat menerima kunjungan Konjen RI Johor Bahru, Sigit S Widiyanto di Pekanbaru, Riau, Jumat kemarin.

Ia menyampaikan bahwa sampai saat ini rencana pembangunan Roro Dumai Malaka oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan RI tidak ada perubahan dan terus berlanjut.

Apapun yang terjadi, kata Syamsuar, walaupun Malaysia tidak jalan, Riau akan tetap jalan karena Pemerintah RI melalui Menteri Perhubungan belum menyatakan ada perubahan.

Sementara Konjen RI Johor BahruSigit S Widiyantomenyebutkan pihaknya berupaya melakukan pertemuan dengan pihak Malaysia untuk membahas pembangunan Jalur Roro Dumai-Malaka itu.

"Karena pembangunan jalur Roro Dumai-Malaka merupakan program nasional, kami mendorong dan melakukan pertemuan dengan pihak Malaysia," kata Sigit S Widiyanto.

Atas perkembangan pembangunan jalur Roro tersebut, kata Sigit, dia juga akan membahas ke tingkat yang lebih tinggi agar program ini terus dilanjutkan.

Pada kesempatan itu Sigit juga menawarkan program kuliah kerja nyata (KKN) untuk sosialisasi terkait bekerja di luar negeri atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah kerja Konjen RI Johor Bahru yang meliputi 4 wilayah di Malaysia yakni Negeri Johor, Negeri Melaka, Negeri Sembilan dan Negeri Pahang.

"Terkait PMI, masyarakat perlu mendapat edukasi agar lebih memahami bagaimana prosedur bekerja di luar negeri," kata Sigit.

Ia menyebutkan universitas atau perguruan tinggi melalui program KKN oleh mahasiswa yang masuk ke desa-desa dapat menyosialisasikan terkait bekerja di luar negeri.

Program tersebut bertujuan menjaga keamanan dan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) bekerja di luar negeri, terutama masyarakat Riau sekaligus membantu mahasiswa KKN dalam membuat program.

"Kita bantu mahasiswa dengan program ini. Modul atau materi bisa disiapkan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih memahami PMI dan ini tentunya untuk kebaikan masyarakat sehingga perlu dilakukan secara masif di seluruh universitas di Riau dan Kepri. Berikut juga di Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan daerah lain," katanya.